RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Tiga dari empat nama calon pimpinan dewan (pimwan) DPRD Kota Semarang dari parpol suara terbanyak sudah turun rekomendasinya. Mereka adalah Wahyu Liluk Winarto dari Partai Demokrat, Mualim dari Gerindra, dan Kadarlusman dari PDIP. Satu-satunya calon pimwan yang belum turun rekomendasinya berasal dari PKS.
“Kemungkinan hari ini Kamis (12/9) (kemarin, Red), atau Jumat (13/9) nama dari PKS akan turun, dan langsung akan digelar rapat paripurna untuk dilakukan penetapan,” kata Kadarlusman yang juga menjabat sebagai Ketua Sementara DPRD Kota Semarang, Kamis (12/9).
Pilus –begitu ia disapa– menerangkan, setelah rekom dari masing-masing partai turun, paripurna yang diagendakan pada Jumat (13/9) ini, digelar untuk memfasilitasi pembahasan dan persiapan penetapan definitif.
“Jika sudah ditetapkan, nanti melalui Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi akan disetorkan ke gubernur. Semoga minggu depan, sudah bisa pelantikan agar bisa membentuk alat kelengkapan, dan membahas beberapa raperda. Kita nggak mau berleha-leha,” jelasnya.
PDIP yang mendapatkan 19 kursi dan menjadi partai dengan kursi terbanyak di DPRD Kota Semarang, mendapatkan jatah Ketua DPRD yang akan disandang oleh Pilus, karena telah mendapatkan rekomendasi dari partai. Ia berjanji akan membawa kerja DPRD melaju kencang, agar tidak merugikan rakyat. “Dulu terkenal rapat paripurna selalu molor, periode ini akan diperbaiki dan Insya’Allah akan lebih baik serta lebih produktif tentunya,” tuturnya.
“Kami tidak boleh molor-molor lagi. Kami mencoba dari diri sendiri supaya pihak lain tidak tersandera dan bisa melaksanakan tugas yang lain, karena semuanya punya kegiatan lain dan tanggungjawab yang besar,” tegasnya.
Ia mengaku, kinerja DPRD harus terus digenjot pasca pelantikan. Apalagi ada beberapa rancangan peraturan daerah yang belum rampung pada periode sebelumnya. Selain itu, DPRD juga harus melaksanakan fungsi legislatif, baik pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Pihaknya akan mengontrol kinerja Pemerintah Kota Semarang dengan memberi kritik dan saran agar pemerintahan tidak berjalan lesu.
“Ada beberapa raperda yang harus diselesaikan. Kami juga siap membuka keran komunikasi secara lebar dengan eksekutif, masyarakat ataupun media,” katanya. (den/aro)