Mengurus Perijinan, lewat Mal Pelayanan Publik

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Pemerintah Provinsi terus melakukan inovasi agar untuk bisa mempermudah masyarakat dalam mengurus semua administrasi perijinan dan meningkatkan pelayanan publik. Salah satunya dengan membangun dan memaksimalkan Mall pelayanan publik (MPP)  di 35 daerah di Jawa Tengah.

Dengan begitu, masyarakat akan lebih mudah dan bisa sewaktu-waktu ketika hendak mengurus perijinan di Jateng. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo bahkan sudah menginstruksikan untuk mempercepat pembuatan Mal Pelayanan Publik di Jateng. “Ini salah satu inovasi yang bagus dan harus dikebut secepatnya, demi membangun dan menarik investor agar semakin tertarik berinvestasi di Jateng. Karena banyak potensi yang belum tergarap,” kata Plh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng, Didik Subiantoro.

Ia menambahkan, yang sudah memiliki fasilitas Mal Pelayanan publik (MPP) diantaranya di Kabupaten Banyumas. Tahun ini, setidaknya tiga daerah akan menyusul meresmikan MPP sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Yakni di Kabupaten Kendal, Batang, dan Kebumen. “Targetnya setidaknya dalam lima tahun kedepan setiap kabupaten sudah harus ada MPP, minimal satu lokasi,” tegasnya.

Pemprov Jateng memang berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan dan mempermudah pengurusan berbagai perijinan. Seperti yang sudah terbangun di Banyumas, di dalam MPP akan ada pelayanan seluruh perizinan. Mulai dari seperti perijinan usaha perdagangan, konstruksi, izin kendaraan sewa khusus, dan perijinan lainnya. “Jadi ke depan nanti semua yang berkaitan dengan ijin bissa dilayani di mal. Lebih gampang dan agar masyarakat tidak kerepotan mengurus masalah perijinan,” tambah Kepala Bidang Pengolahan Data dan Informasi DPMPTSP Sucipto.

Ia berharap, nantinya semua MPP bisa tetealisasi dan bisa dimanfaatkan masyarakat Jawa Tengah. MPP sebagai media atau wadah inovasi agar semua pelayanan izin usaha bisa berada dalam satu tempat dan mudah dijangkau. Dan keberadaan mal menjadi salah satu inovasi agar semua perijinan tertib admonistrasi. Semakin banyaknya investor, tentu harus diimbangi dengan kemudahan dalam pengurusan perijinan. “Kami ingin memberikan pelayanan yang mudah dijangkau dan cepat. Jika perijinan mudah akan bisa mendongkrak investasi di semua daerah se Jawa Tengah,” tambahnya. (fth/adv/bas)