RADARSEMARANG.COM, Salatiga – Salatiga saat ini marak bermunculan spanduk dan baliho yang diduga kuat akan menjadi calon legislatif. Indikasinya adalah menampilkan wajah personel dan juga partai politik. Sedangan sosok tersebut bukan ketua, sekretaris atau bendahara partai.
Sorotan tajam disuarakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota Salatiga. Melalui ketuanya, Agung Ari Mursito, meminta satpol PP untuk tegas dalam menegakkan regulasi terkait pemasangan spanduk dan baliho caleg.
“Dalam pemantauan saya, sudah ratusan spanduk dan baliho yang terpasang. Ironisnya, banyak yang dekat dengan instansi pemerintah. Bahkan dekat Bawaslu pun ada yang memasang,” keluh Agung Ari Mursito saat dikonfirmasi wartawan.
Menurut dia, saat ini memang belum ada regulasi baru. Namun untuk menertibkan sebenarnya bisa dilakukan dengan mengacu Perwali 15 thn 2018 tentang Pedoman Penggunaan Barang Milik Daerah, Pemasang Alat Peraga Kampanye, Dan Penyebaran Bahan Kampanye Pada Pemilihan Umum Dan/ Atau Pemilihan Di Kota Salatiga. Dalam Perwali itu salah satunya mengatur jarak terdekat pemasangan atribut dari instansi pemerintah yakni 50 meter.
“Setahu saya, regulasi itu belum dicabut sehingga masih bisa digunakan,” ujar Agung.
Dan saat ini, meski sudah memasuki tahapan, pemilu, namun belum masuk masa kampanye. Sosialisasi bisa dilakukan, lanjut Agung, hanya bisa menampilkan foto ketua, sekretaris, atau bendahara partai.
Lebih jauh ia menegaskan, jika regulasi itu tidak bisa digunakan, bisa memakai Perda K3 tentang ketertiban keindahan kota. Karena banyak pemasangan yang tidak sesuai tempatnya.
Terpisah kepala Satpol PP Joko Haryono menjelaskan, pihaknya sudah bersurat kepada semua partai berkait pemasangan atribut. Semua harus sesuai regulasi dan akan ditindak tegas jika melanggar.
“Kami pertama melihat dari retribusinya. Jika tidak membayar maka akan dicopot. Selain itu, juga penempatannya yang tidak sesuai juga akan diturunkan,” tandas Joko.(sas/bas)
