RADARSEMARANG.COM, Salatiga – Ketua DPW PKS Jawa Tengah Muh Haris tetap menyuarakan aspirasi pelaksanaan pemilu sesuai dengan jadwal lima tahunan. Meski di parlemen ada kabar menolak revisi UU pemilu. Sehingga pilkada akan dilaksanakan 2024.
“Pelaksanaan pilkada yang dijadwalkan 2024 akan mengganggu. Pasalnya, ada jeda lama bagi daerah yang kepala daerah habis 2022. Selama janur belum melengkung, saya akan berjuang untuk dilakukan revisi UU tersebut,” tegas Muh Haris sebelum pelantikan pengurus DPW di Grand Wahid Salatiga kemarin.
Pejabat sementara (Pjs) kepala daerah yang biasanya ditugaskan selama kekosongan jabatan akan berbeda spiritnya dengan kepala daerah hasil pilkada. “Dua koma setengah tahun itu waktu yang lama. Kembalikan saja 2022 bukan 2024,” harapnya.
Sementara disinggung mengenai program kerja sebagai ketua DPW, Haris menargetkan 16 persen kadernya atau empat orang duduk sebagai kepala daerah dan wakil. Saat ini baru tiga kadernya yang duduk sebagai kepala daerah.
Sementara berkait dengan pandemi, PKS mengajak masyarakat dan semua pihak untuk ikut bersinergi menekan angka penyebaran Covid-19 di Jawa Tengah. Muh. Haris meminta seluruh anggotanya untuk berjasama dengan masyarakat dan juga pihak terkait, menekan angka penyebaran Covid-19 di Jawa Tengah.
Muh Haris mengaku kesiapan PKS sebagai partai yang mendedikasikan dirinya sebagai partai yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Peserta yang mengikuti pelantikan secara langsung di Salatiga diwajibkan melakukan test rapid anti-gen, dan wajib menerapkan protokol kesehatan. (sas/zal)
