RADARSEMARANG.COM, Salatiga – Pembagian sertifikat hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) digadang-gadang gratis. Maksimal ditarik biaya operasional Rp 150 ribu. Namun yang terjadi di Kelurahan Blotongan, warga membayar Rp 600 ribu sampai Rp 1 juta.
Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Nurhadi Sumarsono menjelaskan, besarnya biaya operasional sesuai kesepakatan warga. Di Blotongan, warga membayar Rp 600 ribu. Menurutnya, biaya operasional dilakukan berdasarkan peraturan wali kota (Perwal). Sebagian dibiayai negara, sebagian oleh masyarakat.”Biayanya tergantung kesepakatan warga. Warga sepakat yang tidak mampu tanpa biaya atau gratis. Di sini disepakati yang mampu Rp 600 ribu,” jelasnya kepada RADARSEMARANG.COM Rabu (22/7).
Salah satu warga yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, dirinya diminta untuk membayar Rp 900 ribu. Namun tidak diberikan kuitansi bukti pembayaran. Pembayarannya pun sudah lama, sejak 2019 lalu.”Semua warga bayar di awal. (Nilainya) berbeda-beda. Ada yang Rp 900 ribu ada yang Rp 1 juta,” katanya.
Sementara Lurah Blotongan Aditya Bagas Ranggajayan mengatakan, dalam program milik BPN ini, kelurahan hanya menjadi fasilitator. Namun yang menjalankan adalah Pokja.
“BPN punya program pemutihan atau sertifikat masal, kelurahan dimintai bantuan menerbitkan legalisasi syarat. Namun yang melaksanakan Pokja sesuai SK Wali Kota, Pokja yang berhubungan secara intens dengan BPN,” jelas Rangga.
Seperti diketahui, PTSL ini diajukan oleh kelurahan karena sudah 12 tahun tidak ada pemutihan. Setelah disetujui oleh BPN, lurah lantas membuat pokja untuk kegiatan 2019. Padahal, PTSL memang menjadi program pemerintah. Sebelumnya, semua proses mulai dari pengumuman, sosialisasi, pengukuran hingga pemberkasan sudah dilakukan. Hanya saja, untuk pembagian terkendala pandemi. Jadi belum bisa dilakukan semuanya. Di Blotongan sendiri ada 880 bidang yang diajukan, namun baru 100 yang dibagikan. Rencananya pembagian akan dilakukan kembali pada awal Agustus mendatang. (ifa/zal/bas)
