RADARSEMARANG.COM, Pekalongan – Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P2KB), mengajak akseptor KB beralih ke metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KJP). Hal ini dinilai lebih efektif dan efisien dalam mengatur kehamilan.
Metode KJP dianggap lebih ringan. Karena ibu tidak harus ulang untuk KB dalam jangka dekat. Diharapkan denan KJP, sang ibu bisa memberi pendampingan yang cukup lama kepada balitanya.
Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Muda Dinsos-P2KB Kota Pekalongan, Niken Soerwiatrini, menjelaskan, metode kontrasepsi jangka panjang ini memiliki banyak macam dan pilihan kepada para akseptor. Mulai dari IUD (Intra Uterine Device) pada rahim, Implan, hingga pemasangan secara operasional untuk pria serta MOW untuk wanita.
Pihaknya mengimbau akseptor KB yang masih menggunakan kontrasepsi jangka pendek agar beralih ke KJP dalam mengatur jarak kelahiran. Selain membantu merawat anak balitanya, juga turut dalam penurunan angka stunting di Kota Pekalongan.
“Karena bisa berpengaruh dengan kegiatan kelangsungan hidup ibu dan anaknya,” ujarnya.
Target KJP di Kota Pekalongan tahun lalu sudah terpenuhi. Dari target 19 persen, terpenuhi 21 persen. Hanya saja dari data yang masuk, ada yang turun. Yakni peserta KB aktif (PA), dari target 67 persen baru tercapai 64 persen.
Penurunan ini menurutnya, karena pengguna metode kontrasepsi perlu pembinaan (MKPP) atau kontrasepsi jangka pendek, seperti pil atau suntik.“Aseptor jenis ini banyak yang DO karena kurangnya kedisiplinan,” tandasnya. (han/zal)
