RADARSEMARANG.COM, Kajen – Pelayanan ribuan pasien RSUD Kraton terancam terganggu. Pasalnya hasil di meja hijau, status kepemilikan lahan rumah sakit itu jatuh ke Yayasan Santa Bunda Maria.
Nasib pasien pun tergantung izin operasional. Pemkab Pekalongan memohon yayasan tersebut memberi waktu untuk persiapan pemindahan RSUD Kraton.
Bupati Pekalongan Fadia Arafiq mengatakan, pihaknya harus mengantongi perpanjangan izin operasional RSUD Kraton pada 17 Februari. Jika tidak, rumah sakit milik Pemkab Pekalongan itu terancam tak bisa beroperasi. Ia menyebut, ada delapan ribu orang cuci darah dan 10 ribu orang tengah menjalani kemoterapi di RSUD Kraton.
“Artinya kalau sampai tidak ada izin operasional, ribuan manusia yang sedang bergantung pada pengobatan di RSUD Kraton itu terancam,” katanya saat konsultasi publik soal rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 di aula Setda, Senin (30/1).
Sampai saat ini Pemkab Pekalongan masih dirundung ketidakpastian perpanjangan izin operasional RSUD Kraton terbit atau tidak. Namun pemkab terus memohon kepada Yayasan Santa Bunda Maria soal itu.
“Kami sudah berbicara secara kekeluargaan dengan pihak yayasan. InsyaAllah akan terbit dan lancar,” ujarnya optimistis.
Kalaupun izin itu terbit, lanjut Fadia, bukan berarti permasalahan RSUD Kraton selesai dipikirkan. Ia bersikeras 2024 pembangunan RSUD Kraton harus dimulai. Lahannya sudah disiapkan.
“Saya sudah minta ini jadi prioritas kerja Pemkab Pekalongan untuk tahun 2024. Agar soal RSUD Kraton ini, kita tidak lagi mengharap belas kasihan dari Yayasan Santa Bunda Maria,” ujarnya.
RSUD Kraton meski milik Pemkab Pekalongan, terletak di wilayah Kota Pekalongan. Kasus sengketa lahan rumah sakit ini bergulir sudah sejak lama. Putusan final pengadilan pun terbit sebelum Fadia menjabat sebagai bupati.
“Kami hargai proses hukum dan mematuhi keputusan pengadilan. Kami hanya minta waktu untuk memindahkan RSUD Kraton ke tempat yang sudah kami siapkan,” tutup Fadia. (nra/zal)
