RADARSEMARANG.COM, Kajen – Penanganan stunting di Kabupaten Pekalongan perlu “dikeroyok” bersama. Pemkab pun melibatkan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menekan angka stunting. Bahkan melibatkan OPD teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-Taru). Utamanya untuk pendampingan soal sanitasi dan penyediaan air bersih.
Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMD P3A PPKB) Kabupaten Pekalongan Siti Masruroh mengatakan, bentuk praktik ‘keroyokan’ ini dengan mengadakan Tim Pendamping. Tim terdiri atas tiga unsur. dikoordinatori oleh tenaga kesehatan. Bisa bidan desa, perawat, atau tenaga gizi.
Lapis kedua diisi kader PKK. Lalu lapis ketiga ada kader keluarga berencana (KB), sub klinik desa (SKD) atau sub pembina KB desa.
“Mereka ini melakukan pendampingan ibu hamil sampai pasca melahirkan. Bahkan calon pengantin juga mereka dampingi,” jelasnya.
Tak hanya itu, OPD lain juga dilibatkan. Misalnya Dinas PU-Taru yang melakukan pendampingan soal sanitasi dan penyediaan air bersih, Dinas Kesehatan soal peningkatan ASI ekslusif, dan Dinas Sosial dalam pemberian bantuan pangan.
“Kami juga memiliki program KB gratis yang bermitra dengan organisasi-organisasi perempuan seperti Muslimat NU, Aisyiyah, hingga Bhayangkari. Jadi ini keroyokan,” ucapnya.
Cara ini dinilai cukup berhasil. Pada tahun 2020, angka stunting di Kabupaten Pekalongan mencapai 1.631 (15,81 persen). Ini turun dibanding tahun 2019 yang berada di angka 21, 43 persen. Data Juni 2021, angka stunting turun menjadi 13,48 persen. “Semoga dengan cara ini, tiap tahun selalu ada penurunan,” harap Masruroh. (nra/zal)
