RADARSEMARANG.COM, Pekalongan – Angka kemiskinan di Kota Pekalongan naik 1,5 persen. Kondisi tersebut dipengaruhi pandemi Covid-19. Sebagai upaya menekan kasus tersebut, pemkot melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengambangan Daerah (Bappeda) meluncurkan program Satu Perangkat Daerah, Satu Kelurahan Dampingan.
Plt Bappeda Kota Pekalongan, Anita Heru Kusumorini menjelaskan, program tersebut merupakan replikasi dari program Pemprov Jateng untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.
“Dan program tersebut terbukti bisa menurunkan angka kemiskinan dengan lebih cepat minimal semakin membaik,” ucap Anita, di ruang Amarta Setda Kota Pekalongan, Rabu (22/12).
Perlu diketahui sebut Anita, sebenarnya angka kemiskinan di Kota Pekalongan masuk zona hijau dibandingkan daerah lain di Jawa Tengah. Yang mana sebelum pandemi berada di angka 6,6 persen dan saat pandemi meningkat menjadi 7,17 persen. “Saat pandemi sekarang, hanya naik 1,5 persen saja,” jelasnya.
Diharapkan, dengan program pendampingan yang melibatkan seluruh kelurahan dan OPD tersebut bisa memetakan persoalan dan potensi penanggulangan di masing-masing kelurahan. Dari temuan tersebut kemudian muncul program penanganan jangka pendek, menengah, dan Panjang.
Sementara itu, Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid berharap, program ini tidak hanya sekadar seremonial saja. Namun ada tindak lanjut, benar-benar melakukan pendampingan dan pengawasan di masing-masing kelurahan.
Menurutnya, meski angka wilayahnya masuk kategori zona hijau, namun di tengah masyarakat masih banyak ditemui rumah tidak layak dan masih perlu pendampingan. “Di tempat kita masih banyak rumah-rumah yang tidak layak huni, ini yang harus dibantu,” tandasnya.
Wali kota berharap pada 2022, program pengentasan kemiskinan ini bisa berjalan efektif. Tidak sekadar sosialisasi dan launching saja. “Saya harap ke depannya betul-betul bisa dijalankan secara maksimal dan efektif untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Pekalongan,” tegas Aaf-sapaan akrab wali kota. (han/zal)
