RADARSEMARANG.COM, Pekalongan – Status tanggap darurat bencana rob di Kota Pekalongan diperpanjang hingga 24 Juni mendatang. Pemerintah Kota Pekalongan mempersiapkan diri dengan pembangunan tanggul di 10 titik rawan rob.
“Dalam rangka menanggulangi bencana tersebut, telah dipersiapkan dana penanganan gawat darurat rob di Kota Pekalongan sebanyak Rp 3,3 miliar, salah satunya untuk pembangunan tanggul darurat di 10 titik dengan biaya sebesar Rp 2,4 miliar,” jelas Wali Kota Pekalongan,M Saelany Machfudz, Sabtu (20/6/2020).
Di wilayah Slamaran, Kecamatan Pekalongan Utara, saat ini meskipun jalan sudah kering, tetapi rumah-rumah warga masih tergenang air. Ketinggiannya 5-10 sentimeter.
Untuk itu, Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan status tanggap darurat bencana menyusul masih adanya informasi potensi banjir pesisir yang masih terjadi di kawasan pesisir Utara Kota Pekalongan dari BMKG. Bahkan, menurut informasi BMKG, potensi bencana rob masih akan terjadi satu bulan atau hingga akhir Juni. Sehingga, Pemkot perlu memperpanjang status tanggap darurat rob. “Dana logistik masih ada yang belum tercairkan, namun kami terus pacu untuk menyelesaikannya.
Untuk itu, status tanggap darurat banjir di Kota Pekalongan yang awalnya hanya 4-17 Juni 2020, kini diperpanjang sampai sepekan atau 24 Juni 2020,” katanya.
Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Nomor 362.642 tentang Tanggap Darurat Bencana Banjir Rob Kota Pekalongan Tahun 2020. “Perpanjangan ini, telah disepakati dalam rapat koordinasi dan Evaluasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana Rob, kami memutuskan perpanjangan status tanggap darurat bencana rob di Kota Pekalongan sampai tanggal 24 Juni 2020. Mudah-mudahan bencana rob Kota Pekalongan bisa segera berakhir sehingga tidak ada perpanjangan status tanggap darurat bencana lagi,” kata Saelany.
Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Pekalongan telahmemiliki rencana antisipasi darurat bencana banjir. Yakni menyiapkan 15 orang Satuan Tugas (Satgas) Pengurasan Drainase untuk melakukan normalisasi saluran drainase di Kota Pekalongan.
Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) DPUPR Kota Pekalongan Khaerudin mengatakan, pada awal Juni ini banjir rob menggenangi sejumlah permukiman warga, khususnya Kecamatan Pekalongan Utara. Beberapa saluran drainase menjadi tidak lancar dan berimbas ke sungai-sungai yang ada di Kota Pekalongan meluap dan menggenangi rumah warga.
“Sebenarnya dari DPUPR sendiri ada tenaga khusus untuk membersihkan drainase kota yang berjumlah 15 orang petugas yang selalu turun setiap hari memantau saluran drainase untuk keperluan normalisasi,” terang Khaerudin.
Disampaikan Khaerudin, 15 orang satgas yang ditugaskan setiap hari tersebut terbagi dalam beberapa tim. Sebanyak 8 orang stand by di lokasi dan 7 orang sisanya secara berkeliling menggunakan armada untuk memantau dan membersihkan saluran di titik-titik tertentu yang berpotensi terdapat banyak sampah. Sampah-sampah yang menumpuk ini menyebabkan aliran drainase tidak lancar. Masyarakat yang menemukan drainase tersumbat sampah diminta segera melapor.
“Untuk Satgas yang stand by di sejumlah titik misalnya di saluran air Kuripan, Saluran Jalan Patriot, dan Asem Binatur. Sedangkan, Satgas secara mobile berada di saluran-saluran yang ada di jalur Pantura yang berpotensi ada sumbatan sampah,” tandas Khaerudin. (han/ton/bas)
