RADARSEMARANG.COM, Pekalongan – Tim Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) Republik Indonesia telah menyerahkan maket pembangunan wisata laut terbesar di Kota Pekalongan kepada Pemerintah Kota Pekalongan.
Usai menerima maket tersebut, Wali Kota Pekalongan, HM Saelany Machfudz mengungkapkan bahwa pembangunan wisata laut tersebut akan dibiayai penuh oleh Pemerintah Pusat melalui Kementrian PUPR dan sudah mulai dikerjakan pada akhir Maret 2020 kemarin.
Adapun untuk pembangunan tahap pertama, akan dipusatkan di lokasi wisata Pantai Pasir Kencana. Kemudian tahap kedua akan dibangun di wisata Pantai Slamaran, tahap ketiga di wisata Pantai Sari, dan tahap keempat di wisata mangrove.
“Tahun ini sudah mulai pengerjaan dan Detail Engineering Design (DED) sudah selesai dipaparkan oleh tim dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah (BPPW) Provinsi Jawa Tengah,” papar Saelany.
Wakil Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid menambahkan dalam rapat koordinasi, Pemerintah Kota Pekalongan juga memberikan rekomendasi atau masukan terkait antisipasi ketinggian permukaan air laut, mengingat di kawasan pesisir utara setiap tahunnya sering dilanda rob.
“Kami dari Pemkot juga ada masukan-masukan untuk mengantisipasi ketinggian maupun luapan air rob nanti supaya tidak berdampak pada wisata laut ini nanti. Sebab sangat disayangkan jika wisata baru ini nantinya hanya bisa bertahan tiga sampai lima tahun saja karena luapan air rob tersebut,” jelas Aaf.
Aaf menekankan dalam rekomendasi tersebut tim Kemen-PUPR dapat mempertimbangkan usulan dari Pemkot Pekalongan. Usulan tersebut yakni untuk meninggikan permukaan darat minimal satu meter supaya terhindar dari limpasan air laut jika terjadi rob.
Sementara itu, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman I BPPW Jateng, Dwiatma Singgih Raharja menjelaskan terkait pengerjaan Kawasan Wisata Laut ini dilakukan secara multiyears hingga tahun 2021 mendatang. Di samping itu proses lelang diperkirakan membutuhkan waktu dua sampai tiga bulan dari bulan Juni hingga Agustus 2020.
“Kami sudah melakukan studi aliran drainase termasuk pengaruh rob hingga ke skala kota. Sementara dalam DED ini ketinggiannya masih 50 sentimeter, namun nanti akan kami kaji kembali. Secara desain sudah oke, hanya ketinggian saja tadi yang jadi masukan dari Pemkot Pekalongan,” tutup Singgih. (nor/bas)