RADARSEMARANG.COM, Mungkid – Pemerintah Kabupaten Magelang akan menyusun kebijakan dalam mengantisipasi dampak kenaikan BBM. Bupati Magelang Zaenal Arifin menunjuk Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Kabupaten Magelang menjadi garda terdepan tim pengendalian inflasi daerah.
“Kami minta segera menyusun langkah-langkah yang tepat untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Khususnya dalam mengantisipasi kenaikan BBM di wilayah kita,” kata Bupati Zaenal Arifin saat memimpin rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Rumah Dinas Bupati Magelang, Senin (5/9).
Sementara Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Magelang Muchamad Nur Rochmad menyampaikan, per tanggal 3 September 2022 tepatnya pukul 14.30 pemerintah pusat telah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi. “Dari kenaikan itu subsidinya akan dialihkan ke bantuan sosial,” kata Nur Rochmad.
Sesuai arahan Mendagri, lanjutnya, pemerintah daerah akan segara menjabarkan dua persen dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH). Nantinya akan digunakan sebagai jaring pengaman sosial. Ada dua opsi, yaitu penebalan bantalan jaring pengaman sosial atau penggunaan belanja tidak terduga (BTT). “Itu yang digunakan untuk subsidi transportasi atau berkaitan dengan penyelenggaraan pasar murah ataupun operasi pasar,” jelasnya.
Adapun sasarannya adalah masyarakat yang tidak atau kurang mampu. Pihaknya akan merapatkan kembali terkait data penerima dengan Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang.
Ia paham betul, adanya fenomena kenaikan harga BBM bersubsidi ini seperti pertalite dan solar juga akan berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok. Terutama telur, daging, bawang, dan sejenisnya. Pihaknya mengharapkan segera dilakukan operasi pasar ataupun pasar murah untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. (mia/lis)
