RADARSEMARANG.COM, Mungkid – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magelang ingin menanamkan nilai-nilai antipolitik uang serta kesadaran pengawasn pemilu di tingkat masyarakat. “Ketika saya merintis kampung antipolitik uang tahun 2017, saya ditertawakan orang,” ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang Habib Sholeh.
“Ora iso, Mas. Politik iku yo duit,” ujar Habib menirukan. Dia terkekeh.
Namun, Bawaslu kini sudah memiliki 21 desa antipolitik uang dan desa pengawasan. Tahun 2021, Bawaslu mendirikan 8 desa. “Tahun 2020, ditarget 6 tapi bisa 11. Tahun ini, ditarget berapa pun kami siap,” kata Habib.
Dia kemudian menjelaskan. Melalui desa pengawasan, mayarakat diminta mengidentifikasi politik uang di wilayah mereka, seperti apa kondisi pemilunya. Bawaslu lantas mengidentifikasi apakah melanggar regulasi atau tidak. Kemudian mencari solusi.
“Mau nggak kami jadikan desa antipolitik uang atau desa pengawasan. Kalau oke, kita deklarasi dan menandatangi MoU,” jelas Habib. “Intinya kami ingin punya kader partisipatif di desa-desa,” imbuhnya.
Ihwal antipolitik uang di Pilkades, Habib mengaku sulit. Apalagi Bwwaslu tidak punya kewenangan di sana. “Tapi kami bisa menanamkan nilai-nilai,” jelas Habib. (rhy/ton)
