RADARSEMARANG.COM, Mungkid – Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU) Kabupaten Magelang dirugikan dengan adanya penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru. Pasalnya sekolah-sekolah swasta di bawah naungan LP Ma’arif NU kehilangan guru yang pindah ke sekolah negeri.
Perwakilan masing-masing sekolah di bawah LP Ma’arif NU Kabupaten Magelang rencananya akan dikumpulkan pada Jumat besok. Nantinya akan diberlakukan peraturan, bagi guru yang akan mendaftar PPPK harus terlebih dahulu keluar dari sekolah yang bersangkutan.
“Besok akan saya buat begitu guru mendaftar harus keluar. Supaya tidak menyepelekan,” ujar Ketua LP Ma’arif NU Kabupaten Magelang Sugeng Riyadi.
Menurut Sugeng beberapa sekolah swasta di bawah naungan LP Ma’arif NU Kabupaten Magelang banyak yang kehilangan guru. Bahkan ada yang kehilangan kepala sekolah. “Yang cukup banyak di SD IT Al-Umar, Srumbung itu kehilangan 14 guru karena PPPK,” katanya.
Saat ini pihaknya masih melakukan pendataan sekolah-sekolah yang kehilangan guru. Total di Kabupaten Magelang ada sekitar 299 sekolah yang berada di bawah naungan LP Ma’arif NU. Sambung Sugeng, untuk pengrekrutan guru baru di sekolah yang kehilangan guru, ia menginginkan ada penandatanganan pakta intregitas.
Sugeng berharap, nantinya ada kebijakan dari pemerintah, untuk guru swasta yang diterima PPPK tidak pindah ke sekolah negeri. “Untuk sekolah swasta kecil yang kehilangan guru sertifikasi mengalami kesulitan. Karena guru pindah ke sekolah negeri,” tuturnya. (man/lis)
