Rumah Loji Manggoran Pernah Jadi Kantor Bupati Magelang

RADARSEMARANG.COM, Mungkid – Rumah bercat hijau itu berbeda dengan rumah lain di sekitarnya. Bangunannya klasik, dengan arsitektur Jawa tempo dulu. Berlokasi di Dusun Manggoran, Mertoyudan, Kabupaten Magelang.

Konon rumah tersebut pernah digunakan sebagai tempat kerja Bupati Magelang pada tahun 1948, saat agresi militer Belanda kedua. Orang-orang menyebutnya Rumah Loji Manggoran.

Kamis (9/9/2021) pagi, wartawan koran ini bertemu dengan pemilik rumah tersebut A. Masduki Irawanto. Ia adalah cucu dari pemilik pertama Rumah Loji Manggoran, A. Marzukie.

Masduki mengatakan, dulu sang kakek merupakan saudagar tembakau di Magelang. Sehingga bisa membangun rumah besar yang akhirnya digunakan sebagai kantor tempat kerja bupati kedua Kabupaten Magelang, Joedibroto.

“Dusun Manggoran kemungkinan dipilih menjadi pusat pemerintahan kemungkinan karena faktor keamanan. Karena dulu akses ke sini sulit. Dimungkinkan Belanda tidak sampai ke sini,” ujar Masduki.

Di samping itu kemungkinan karena rumah kakeknya layak untuk dijadikan kantor bupati. Selama tiga bulan Bupati Joedibroto menempati Rumah Loji Manggoran. “Saat digunakan sebagai kantor bupati, keluarga eyang saya tinggal di rumah bagian belakang,” kata pria 70 tahun ini.

Diceritakan Masduki, secara keseluruhan bangunan Rumah Loji Manggoran seluas 25 x 28 meter tersebut masih asli. Mulai dari lantai tegel sampai pintu dan jendela.

Sejak dibangun  tahun 1947 sampai sekarang masih berdiri kokoh. “Dulu pernah ada turis dari Belgia mau beli lantai tegel tapi saya tidak boleh,” katanya.

Saat ini rumah tersebut pun masih ditempati Masduki dan istri, beserta anaknya yang nomor dua. Sementara itu, Ketua Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Magelang Muhammad Taufik mengatakan bangunan Rumah Loji Manggoran telah ditetapkan sebagai cagar budaya.

Karena secara kajian telah memenuhi untuk ditetapkan sebagai cagar budaya. Sesuai dengan UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya pasal 5. “Untuk plakatnya sudah saya usulkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tapi belum dibuatkan. Kalau SK bupatinya sudah keluar,” jelas Taufik. (man/lis)