Tuntut Ngori Bersih dari Penambangan Alat Berat

RADARSEMARANG.COM, Mungkid – Anggota Merapi Trans Community (MTC) bersama Buruh Slenggrong Merapi (BSM) melakukan unjuk rasa adanya penambangan pasir dengan alat berat di Dusun Ngori, Desa Kemiren, Srumbung, Kabupaten Magelang, Senin (30/8/2021).

Aksi yang semula akan dilakukan di Polres Magelang ini, akhirnya dilakukan di lapangan Kecamatan Srumbung. Nida Nur Afandi, ketua MTC mengatakan, untuk penambangan pasir dengan alat berat di Dusun Ngori sudah berlangsung lima bulan. Penambangan tersebut, kata dia,  ilegal dan sangat meresahkan masyarakat. Ia mengatakan sebelum menggelar aksi sudah melayangkan surat kepada kapolres pada Jumat (27/8/2021).

“Kami sudah menyampaikan aspirasi kepada bapak Kapolres Magelang. Alhamdulillah sudah ditindaklanjuti, hari Sabtu siang kemarin sudah tidak ada alat berat di Ngori,” ujar Nida. Kata dia, sebenarnya hari ini (kemarin, Red) pihaknya akan menggelar aksi di mapolres, namun kemudian pihak polres datang ke Srumbung. Sehingga pihaknya mengurungkan niat itu.

Dalam unjuk rasa di lapangan Srumbung, MTC dan BSM menyampaikan aspirasinya. Para penambang manual merasa dirugikan dengan penambangan alat berat. Kemudian akses jalan yang rusak karena armada dari para penambang alat berat.

Aksi tersebut diikuti 1000 orang pengunjuk rasa dan 200 armada truk. Kata dia, aksi itu sudah direncanakan lama karena kegiatan penambangan alat berat sudah berlangsung lima bulan. “Harapannya Ngori itu hanya untuk penambang manual. Tidak ada alat berat di sana,” jelasnya.

Sambung Nida, Rabu depan pihaknya akan berkunjung ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah untuk meminta diuruskan terkait Wilayah Penambangan Rakyat (WPR).  Supaya wilayah Ngori hanya ditambang secara manual oleh masyarakat Srumbung dan sekitarnya.

Sementara itu, Kapolres Magelang AKBP M. Sajarod Zakun datang ke Srumbung menemui para pengunjuk rasa. Sekaligus berdiskusi dengan perwakilan mereka dan Forkopimcam Srumbung guna mencari solusi.

“Terkait permasalahan ini ada beberapa hal sudah kami terima, dan nantinya akan kami sampaikan ke Pemda Magelang. Untuk segera dibicarakan dan dicarikan solusi di tingkat kabupaten,” ujar Sajarod.  Ia berharap permasalahan ini tidak berlarut di tingkat bawah. (man/lis)