RADARSEMARANG.COM, Magelang – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kota Magelang mengapresiasi kinerja Pemkot Magelang mengacu pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Magelang Akhir Tahun Anggaran 2022.
Meski demikian, beberapa indikator kinerja dinilai belum tercapai, meskipun penyusunannya telah sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2019. Ketua Pansus I DPRD Kota Magelang Iwan Soeratmoko berujar, penilaian pansus ini murni dari sudut pandang politis.
Mempertimbangkan esensi pada RPJMD tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2022 yang telah ditetapkan oleh Pemkot Magelang. Dari itu pula, target-target indikator capaian, tujuan, dan sasaran per tahun telah ditetapkan.
“Kita bicara target. Kalau targetnya 10, ya harus tercapai 10. Kalau tercapai 9, artinya itu belum tercapai. Walaupun di Permendagrinya mengatakan capaian itu sudah sangat bagus, tapi kalau sudut pandang politis dari dewan, itu tetap belum tercapai,” kata Iwan, usai mengikuti rapat paripurna terkait persetujuan dan pengambilan keputusan terhadap laporan hasil pembahasan Pansus I atas LKPJ Wali Kota Magelang Tahun Anggaran 2022, Selasa (3/5).
Perwakilan Pansus I DPRD Kota Magelang Harjadi pun membeberkan sejumlah rekomendasi untuk Pemkot Magelang. Terutama untuk indikator kinerja yang belum tercapai. Dari total indikator kinerja tiga aspek pembangunan, meliputi aspek kesejahteraan, pelayanan umum dan aspek daya saing daerah ada 211 indikator.
Dari sini, 80 persen atau 168 indikator mencapai dan melampaui target. Sedangkan 20 persen atau 43 indikator lainnya gagal dicapai.
“Atas tidak tercapainya 43 indikator berdasarkan aspek pembangunan, maka pemkot dapat mendiskusikannya atau menganalisis kembali untuk mencari penyebab, mengapa indikator tujuan tersebut tidak mencapai target,” jelasnya.
Penyebab itu hendaknya menjadi dasar arah kebijakan pada perencanaan dan anggaran tahun perubahan 2023 dan RKPD, serta APBD Tahun 2024. “Harapannya hal sama tidak lagi terulang,” ujarnya.
Meski begitu, DPRD mengakui bahwa pemkot telah bekerja keras. Dibuktikan dengan 168 indikator yang tercapai. Menurut politisi Partai Golkar ini, prestasi semacam ini harus dipertahankan pada tahun anggaran 2023 melalui perumusan program dan kegiatan yang lebih fokus, terukur, sesuai permasalahan terkini. Tentu saja harus ditunjang dengan dukungan alokasi anggaran yang memadai. (put/lis)
