RADARSEMARANG.COM, Magelang – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Magelang temukan ketimpangan dalam penyajian laporan realisasi anggaran (LRA), antara dokumen LKPJ Wali Kota Magelang tahun 2021 dengan dokumen laporan keuangan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Magelang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dapat kritik pedas dari wakil rakyat.
Perwakilan Banggar DPRD Kota Magelang HIR Jatmiko menyebut, ketidaksinkronan itu terlihat dari pendapatan daerah dan belanja daerah dalam LKPJ yang dilaporkan kurang saji. Mengakibatkan laporan besaran sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun berjalan tidak konsisten.
“Ini menunjukkan pengelolaan keuangan Kota Magelang masih rendah,” sentil Jatmiko dalam rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan tentang persetujuan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2021 Jumat (22/7).
Pemkot Magelang juga diminta memerhatikan, khususnya pada tutup buku anggaran tahun 2021. Karena silpa tahun lalu dinilai masih besar. “Pemkot harus segera memikirkan kemungkinan optimalisasi penggunaan silpa untuk belanja daerah,” imbuhnya.
DPRD Kota Magelang juga menyoroti saldo persediaan per 31 Desember 2021 secara keseluruhan alami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Jatmiko menyebut besar saldo persediaan itu Rp 30,3 miliar.
Dari angka itu, sekitar Rp 27,7 miliar merupakan untuk persediaan obat-obatan dan persediaan alat kesehatan. Kata Jatmiko, saldo persediaan itu bisa digunakan kembali pada tahun anggaran berjalan, untuk menjamin keselamatan kesehatan masyarakat. Khususnya untuk persediaan obat-obatan.
“Pemkot juga harus melaporkan ke DPRD saat akan melaksanakan pemusnahan obat kedaluwarsa, agar kami bisa ikut menyaksikan untuk memperkecil risiko peyalahgunaan obat kedaluwarsa,” imbuhnya.
Wali kota Magelang dr Muchamad Nur Aziz berharap kerja sama antara legislatif dan eksekutif dapat terus terjalin baik. Dan dapat melangkah bersama dalam proses tanggung jawab mengemban amanah rakyat. (mg1/put/ton)
