RADARSEMARANG.COM, Magelang – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Magelang tetap bertugas meski tak ada pesta demokrasi. Tahun ini pihaknya akan bentuk empat Kelurahan Pengawasan, dan empat Kelurahan Anti-Politik Uang.
K empat Kelurahan Pengawasan itu adalah Kelurahan Kramat Utara, Panjang, Tidar Utara, dan Kemirirejo. Sedangkan Kelurahan Anti-Politik Uang antara lain Kelurahan Wates, Rejowinangun Utara, Potrobangsan, dan Jurangombo Selatan. “Totalnya ada delapan kegiatan. Kalau 2019, kami sudah bentuk tujuh Kelurahan Pengawasan,” kata Ketua Bawaslu Kota Magelang Endang Sri Rahayu Sabtu (27/3/2021).
Kegiatan pertama merupakan pembentukan Kelurahan Pengawasan tepatnya di Kampung Dalangan, Kelurahan Kramat Utara. Acara ini dihadiri tokoh agama, tokoh masyarakat, juga Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. “Kegiatan ini merupakan pendidikan politik, untuk mengugah rasa kepedulian masyarakat terkait pentingnya pengawasan proses penyelenggaraan demokrasi,” jelas Rahayu.
Anggota Bawaslu Provinsi Jateng Sri Sumanta mengungkapkan, pembentukan Desa/Kelurahan Pengawasan maupun Anti-Politik Uang adalah implementasi UU Nomor 7/2017. Bahwa Bawaslu punya tugas pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat. Tiap kota/kabupaten di Jawa Tengah melakukan gerakan yang sama. (put/ton)
