RADARSEMARANG.COM, Magelang – Pemkot Magelang benahi data kemiskinan terpadu. Para ketua RT dan RW dilibatkan untuk mendata kembali warga miskinnya. Namun haram memasukkan nama berdasarkan unsur kedekatan. Masyarakat mampu pun tak boleh mengaku-ngaku melarat demi sebuah bantuan.
“Kita tekankan, tidak boleh ada faktor suka dan tidak suka, semua harus berdasarkan kondisi warga yang sebenarya,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Magelang Wulandari di ruang VIP Setda Kota Magelang.
Wulan memastikan, pendataan kali ini menghasilkan data yang valid. Tiap kelurahan ada tim pendamping yang memonitori. Bila masih ada pekerja sosial masyarakat yang tak jujur dalam menyajikan data, ia akan beri sanksi. “Kita drop out, beneran,” tegasnya.
Sejak 9 Maret lalu ia kumpulkan 127 ketua RT/RW untuk memulai kegiatan ini. Termasuk para lurah diminta menyukseskan program pendataan ini. Sekarang, pendataan itu telah selesai di tingkat kelurahan. Target dia, April mendatang tersaji data kemiskinan yang terbaru. Sebelumnya, data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kota Magelang menuai komplain, dianggap kurang valid.
Alhasil, banyak warga mampu yang mendapat bantuan dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pemulihan ekonomi dan sosial selama pandemi Covid-19. Sebaliknya ada warga miskin yang tidak menerima. Padahal diperkirakan penduduk miskin di Kota Magelang hanya 9.270 keluarga.
Namun kategori desil 1 dan 2, atau sangat miskin dan miskin sekitar 10.219 keluarga. Sementara yang mendapat bantuan 19.029 keluarga. Rinciannya 3.444 terima bantuan program keluarga harapan (PKH), 7.857 dapat bantuan sosial tunai (BST), dan 7.728 keluarga terdaftar penerima bantuan pangan nontunai (BPNT).
Wakil Wali Kota Magelang Kiai HM. Mansyur ingin jajarannya bekerja sungguh-sungguh dalam menanggulangi kemiskinan. Upaya pertama adalah penyajian data yang valid. Supaya bantuan bagi warga kategori miskin dan sangat miskin tepat sasaran. “Mereka harus disantuni, dibantu,” tandasnya. (put/lis)
