Pilkada Magelang, Sekda: ASN Tak Boleh Mengarahkan Pemilih

RADARSEMARANG.COM, MAGELANG – Pemerintah Kota Magelang menjamin dan menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap netral dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 mendatang. Pasalnya netralitas ASN dalam pilwalkot Magelang mendatang menjadi ujian, sebab ada sejumlah kandidat bakal calon yang berasal dari kalangan birokrat. Seperti Sekda Kota Magelang, Joko Budiyono serta Wakil Wali Kota Magelang, Windarti Agustina.

Keduanya sudah mendaftar sebagai kandidat atau bakal calon wali kota di DPC PDIP Kota Magelang. Adanya kedua bakal calon ini, maka mobilisasi birokrasi atau ASN masih menjadi salah satu titik kerawanan yang dapat terjadi.

Sekretaris Daerah Kota Magelang Joko Budiyono menegaskan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Magelang tetap bersikap netral. ASN diperbolehkan memilih, tetapi dilarang untuk mengarahkan ataupun memaksa pihak lain untuk dapat memilih calon-calon tertentu. “Soal netralitas, saya sampaikan harus netral. Semuanya, harus netral. Seluruhnya tidak memihak. Kalau memilih boleh, tetapi tidak boleh mengarahkan dan tidak memaksa,” ujarnya di sela-sela rapat koordinasi  Persiapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 di Hotel Atria Kota Magelang, Senin (2/12).

Terkait dukungan dan kesiapan Pemkot kepada pelaksanaan pilkada, pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 Kota Magelang telah resmi ditetapkan sebesar Rp 7.277.074.000. Sedangkan dari sisi kesiapan perangkat daerah, seluruh perangkat daerah diinstruksikan untuk mendukung kegiatan Pilkada.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Magelang Endang Sri Rahayu mengungkapkan bahwa mobilisasi birokrasi atau ASN masih menjadi kerawanan yang berpotensi terjadi pada Pilkada Kota Magelang 2020. Keterlibatan ataupun ketidaknetralan ASN, kata Yayuk, harus dicegah sejak dini. “Tetapi kita akan melakukan upaya pencegahan terhadap pelanggaran, seperti mobilisasi ASN atau birokrasi, keterlibatan ASN, politik uang atau money politics, ini mesti dicegah jangan sampai terjadi,” paparnya.

Sementara, Ketua KPU Kota Magelang,Basmar Perianto, menyebutkan, pihaknya terus membangun koordinasi dengan Pemkot Magelang terkait Pilkada 2020 mendatang. Kewajiban pemerintah adalah memberikan fasilitas untuk pemilihan nanti. “Di rakor ini kita sampaikan tahapan tahapan, kegiatan-kegiatan, yang mana dalam setiap tahapan dan kegiatan itu yang memerlukan fasilitasi dan koordinasi dari setiap bagian di wilayah Pemkot Magelang, tentunya ada kepala dinas, kepala bagian, camat, lurah, asisten, biar persepsi sama, tujuan ke arah mana biar terjalin,” paparnya. (had/ton)