RADARSEMARANG.COM, Kendal – Sebanyak 2.300 warga Kendal menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Jumlah tersebut membuat Kendal menduduki peringkat kedua sebagai daerah dengan angka penempatan cukup tinggi di Jateng.
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kendal Cicik Sulatsri mengatakan, angka PMI di Kendal mengalami kenaikan cukup signifikan. Tahun 2022, sebanyak 3.822 warga Kendal menjadi PMI di luar negeri. Kemudian hingga April 2023, ada 2.300 orang yang berangkat menjadi pekerja migran.
“Sebenarnya angka penempatan PMI asal Kendal ini fluktuatif. Karena ada yang selesai kontrak terus pulang. Tapi ada juga yang melakukan perpanjangan,” ujarnya usai Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI di ruang Ngesti Widhi Setda Kendal, Rabu (24/5).
Ia menambahkan, negara tujuan penempatan tertinggi yakni Taiwan dengan jumlah PMI sebanyak 1.558 orang. Disusul Hongkong 1.514 orang, dan Singapura sebanyak 448 orang. Meski begitu, sepanjang 2022-2023 hanya ada 8 kasus aduan PMI. Dengan alasan, pekerja migran meninggal, sakit, tidak kerasan, hingga ada yang mengundurkan diri sebelum berangkat.
“Kami memfasilitasi untuk membantu menyelesaikan permasalahan pekerja migran. Kita koordinasi dengan pusat. Kalau yang meninggal kita fasilitasi sampai rumah duka,” katanya.
Bupati Kendal Dico M. Ganinduto mengaku memiliki rencana strategis untuk perlindungan kepada calon PMI maupun PMI asal Kendal. Kendati begitu, ada beberapa kendala yang terjadi dalam pemberian pelayanan dan perlindungan. Yakni masih kesulitan dalam menggunakan proses pendaftaran dan pengajuan dengan melalui sistem SIAP Kerja (sistem Kemnaker) sebagai pengganti Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) BP2MI. “Kita maksimalkan pelayanan dan perlindungan. Meski masih ada beberapa kendala,” ujarnya.
Anggota Komisi IX Rahmad Handoyo mengatakan, minimnya kasus PMI asal Kendal perlu diapresiasi. Terlebih, perlindungan yang diberikan Pemkab sudah maksimal. Ia berpesan supaya kualifikasi calon PMI yang akan diberangkatkan perlu mendapatkan perhatian lebih.
“Masih banyak yang perlu ditingkatkan terutama kualitas SDM. Kami Komisi IX mendorong supaya kualifikasi PMI yang akan berangkat perlu ditingkatkan,” tambahnya. (dev/fth)
