RADARSEMARANG.COM, KENDAL – Kesadaran warga Kendal untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) masih rendah. Buktinya, dari tahun ke tahun realisasi pajak tak pernah tercapai. Tahun 2022 dari target Rp 41 miliar, hanya tercapai hanya tercapai Rp 35 miliar.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kendal Abdul Wahab mengaku sudah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target PBB-P2. Salah satunya menggandeng TP PKK Kendal dan pentahelix.
PKK yang mayoritas emak-emak dinilai mahir dalam melakukan penarikan dan pengawalan pembayaran pajak.
“Kita sengaja melibatkan PKK untuk merealisasikan target. Karena keterlibatan emak-emak itu efektif untuk mencapai target PBB-P2,” katanya.
Ia menambahkan, target PBB-P2 tahun 2023 meningkat cukup tinggi. Yaitu mencapai Rp 61 miliar. Tahun 2021 perolehan pajak sektor PBB-P2 hanya terealisasi Rp 29 miliar dari target Rp 31 miliar. Tahun 2022, terealisasi Rp 35 miliar dari target Rp 41 miliar.
“Kalau tahun ini ditargetkan terealisasi Rp 61 miliar,” ujarnya.
Ketua TP PKK Kecamatan Weleri Dwi Nurhayati mengaku berkomitmen untuk merealisasikan pembayaran PBB-P2 di wilayahnya. Terlebih saat ini ada beberapa tempat dan aplikasi pembayaran SPPT PBB di wilayah Weleri.
“Itu bisa dimanfaatkan warga. Jadi saya juga akan aktif untuk mensosialisasikan pembayaran PBB ini agar targetnya tercapai,” akunya. (dev/fth)
