RADARSEMARANG.COM, Kendal – DPRD Kendal menyoroti 16 indikator dari 36 indikator sasaran Pemkab yang gagal tercapai selama 2022. Indikator itu tentu bisa menimbulkan persepsi publik yang tidak baik terhadap kinerja Pemkab Kendal.
Yakni meliputi persentase kontribusi pariwisata dalam PAD, presentase pertumbuhan pertanian-kehutanan dan perikanan dalam PDRB, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), persentase UMKM yang berkembang, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, usia harapan hidup.
Kemudian persentase jalan kondisi mantap, persentase drainase kondisi baik, persentase luasan daerah irigasi kondisi baik, persentase capaian universal akses, rasio konektivitas, indeks kualitas air, indeks kualitas tutupan lahan, nilai SAKIP, dan indeks profesionalisme ASN.
Ketua Pansus II DPRD Kendal Sri Supriyati menerangkan, beberapa indikator yang gagal dicapai itu karena ada kesimpangsiuran data dari BPS dengan Baperlitbang Kendal. Hal itu menimbulkan kerancuan karena tidak ada persamaan persepsi dalam menghasilkan data.
“Ini tentu merugikan Kendal. Misalnya pemerintah sudah bekerja tetapi datanya tidak satu persepsi, publik menilainya ya pemerintah tidak bekerja,” ujarnya.
Anggota Komisi B DPRD Kendal ini menambahkan, indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mendapat rapor merah. Karena dinas terkait tidak mengupdate status pendidikan dalam Kartu Keluarga (KK). Hal itu dinilai merugikan SDM di Kendal.
“Ada yang anaknya sekarang sudah lulus kuliah, tetapi di KK masih tertulis status pendidikan di tingkat SD. Kalau dinas terkait itu mengupdate, maka akan terlihat kalau SDM kita kompeten,” ujarnya.
Untuk indikator profesionalisme ASN perlu perhatian khusus dari Pemkab. Karena, kompetensi ASN Kendal berada dalam kategori rendah. ASN Kendal tidak kompeten. “Kalau kompetensi ASN saja sudah rendah bagaimana menuju Kendal Handal?,” tambahnya.
Setiap tahun penilaian terhadap Pemkab Kendal selalu turun. Bahkan, dari lima misi yang digaungkan Pemkab, dua diantaranya hingga saat ini tidak tercapai.
“Misi yang paling tidak tercapai itu ketiga sama keempat. OPD harus berbenah agar Kabupaten Kendal meningkat,” tambahnya. (dev/fth)
