RADARSEMARANG.COM, Kendal – Pemkab terus berupaya meminimalisir dampak bencana di Kabupaten Kendal. Sebab, selama ini penanganan bencana dinilai kurang koordinasi dan belum terintegrasi antar Satgas.
Kapolres Kendal AKBP Jamal Alam meminta satgas dan seluruh instansi bisa melakukan penanganan bencana. Itu karena, quick respon dirasa belum maksimal. Artinya, dampak bencana yang terlalu tinggi terhadap masyarakat belum terdata menyeluruh.
“Saya minta quick respon ini bergerak bersama. Karena sangat penting untuk kita berpikir cepat, bertindak cepat, dan bergerak cepat dalam penanganan bencana,” katanya dalam Rakor Penanggulangan Bencana di Ruang Rapat Ngesti Widhi Kendal Selasa (24/1).
Kapolres menilai, quick respon belum berjalan maksimal dan masih lemah. Masih ada satgas yang kurang koordinasi, kerja sama, dan belum terorganisir dalam penanggulangan bencana.
Terlebih, pihaknya kerap menerima foto-foto hingga video sebagai laporan formalitas saja. “Saya sering dapat laporan cuma foto-foto dan video. Tapi tidak ditunjukkan dengan peran serta Polri dalam penanganan bencana,” tegasnya.
Bupati Kendal Dico M. Ganinduto mengatakan, Pemkab sempat kelabakan saat penanganan banjir dan longsor pada awal 2023.
Karena, ada 49 desa/kelurahan dari 10 kecamatan yang terkena dampak bencana awal tahun. Hal itu menjadi perhatian penting bagi semua unsur dalam penanganan bencana.
“Ini merupakan perhatian bagi kita semua. Bagaimana ke depan bisa menangani bencana dengan tanggap dan cepat,” ujarnya.
Dico mengakui SOP penanggulangan bencana di Kendal belum tertata dengan baik. Pemkab dan satgas diminta lebih bisa cepat mengetahui wilayah yang sedang terkena dampak bencana.
“Harapannya kita bisa respon lebih cepat, apabila masyarakat di suatu wilayah terdampak bencana,” tambahnya. (dev/fth)
