RADARSEMARANG.COM, Kendal – Sebanyak 2.644 Tenaga Penunjang Kegiatan (TPK) di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Kendal hingga kini nasibnya belum jelas. Pasalnya, para TPK ini tidak bisa diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kendal Wahyu Hidayat mengatakan, TPK sebenarnya dibutuhkan hanya ketika ada kegiatan. Selain itu, TPK tidak termasuk dalam tenaga honorer. Kalau pun ada formasi, kata dia, TPK tidak secara otomatis diangkat menjadi ASN atau P3K.
“Jadi, tidak secara otomatis bisa diangkat menjadi ASN ataupun P3K. Harus mengikuti prosedurnya,” ujarnya kepada RADARSEMARANG.COM, Kamis (9/6).
Wahyu menjelaskan, kalau tidak ada formasi, para TPK yang menjadi tenaga kebersihan dan keamanan ini kemungkinan bisa masuk menjadi tenaga outsourcing. Adapun yang merekrut tenaga outsourcing bisa dari OPD masing-masing. “Kalau outsourcing itu mestinya yang merekrut dari pihak ketiga,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kendal Agus Dwi Lestari mengatakan, saat ini di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kendal sudah tidak ada tenaga honorer. Termasuk guru honorer. Yang ada hanya Tenaga Penunjang Kegiatan (TPK) dan tenaga penunjang bidang pendidikan (guru).
Namun terkait aturan gaji untuk TPK, berbeda dengan tenaga honorer. “Untuk TPK digaji hanya 11 bulan. Yang satu bulan untuk administrasi, seperti rekruitmen atau perpanjangan,” jelasnya.
Agus menambahkan, terkait TPK tidak boleh mendapat gaji berturut-turut, pihaknya juga sedang membahas terkait nasib TPK di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kendal. “Intinya TPK itu kita rekrut kalau ada kegiatan. Seperti petugas input data. Dan sampai sekarang masih kita bahas untuk nantinya mendapat solusi terbaik,” tandasnya. (dev/aro)
