RADARSEMARANG.COM, Kendal – Setidaknya masih ada 36 Ribu Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kendal belum tersentuh bantuan. Tahun ini Pemkab baru bisa memberikan bantuan untuk 1.500 RTLH.
Itupun anggaran dari Provinsi, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sebab, tahun ini Pemkab Kendal sudah tidak mengalokasikan anggaran untuk bantuan RTLH.
Bantuan RTLH dari APBN BSPS sebanyak 915 rumah masing-masing Rp 20 juta, bantuan provinsi 100 rumah masing-masing Rp 12 juta, dan DAK 150 unit bangunan baru dengan nilai Rp 37 juta per rumah.
“Ada 1500 RTHL yang direnovasi. Memang kecil karena tahun ini APBD Kendal tidak ada anggaran untuk RTLH karena sudah melalui bantuan dana dusun,” kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Kendal M Noor Fauzie menjelaskan, tahun 2022 ini ada 1.500-an RTLH di Kendal yang akan direhabilitasi. Selain itu,
Pemkab masih terus mengusulkan bantuan rehabilitasi RTLH. Pihaknya berharap, tahun ini ada peluang tambahan untuk mengurangi tingginya angka RTLH di Kabupaten Kendal. Sehingga RTLH segera terselesaikan. “Idealnya per tahun ada sekitar 7 ribu rumah yang harus direhab,” ujarnya.
Bupati Kendal Dico M. Ganinduto mengatakan, RTLH menjadi program stimulus. Dia berharap ada suport dari masyarakat untuk membantu sesama. “RTLH itu kan program stimulus. Jadi kita tidak mungkin bisa memfasilitasi 100 persen,” ungkapnya.
Dico berharap, nantinya ada program-program di luar RTLH yang bisa memberikan dampak pembangunan. Adapun terkait dana dusun hanya difokuskan untuk perkembangan ekonomi masyarakat. “Kita berupaya maksimal memberikan stimulus ini. Dan kita juga menyiapkan program agar masyarakat bisa mandiri setelah stimulus RTLH,” tambahnya. (dev/fth)
