RADARSEMARANG.COM, Kendal – MFA, 8, bocah asal Desa Brangsong, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal ini menderita disabilitas fisik sejak lahir. Orangtuanya yang bernama Wahyudi, 40, dan Listiani, 39, kesulitan untuk melakukan pengobatan ke rumah sakit lantaran masih memiliki tunggakan BPJS Mandiri sebesar Rp 9 juta.
Wahyudi hanya bekerja sebagai buruh serabutan. Sedangkan istrinya hanya ibu rumah tangga. MFA lahir pada 2014 secara prematur. Sehari-harinya, MFA berjalan dengan cara merangkak.
Wahyudi mengatakan, keluarganya ini juga terdaftar dalam program BPJS Mandiri kelas 3 saat MFA masih dalam kandungan. Bahkan, Wahyudi aktif membayar iuran BPJS Mandiri selama 1 tahun. Yakni hingga 2015. Kemudian dia berhenti membayar iuran karena kesulitan ekonomi. Selain itu, keluarga ini juga tidak terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kemiskinan).
“Selama ini pengobatannya pijat alternatif. Karena pernah dibawa ke rumah sakit Kendal pakai SKTM tapi ditolak oleh pihak rumah sakitnya. Katanya karena kami masih punya tunggakan BPJS Mandiri,” ungkap Wahyudi saat ditemui dikediamannya di Desa Brangsong RT 23 RW 08.
Wahyudi menceritakan, saat ini anaknya sudah kelas 1 SD. Ketika berangkat sekolah, MFA digendong ibunya. Bahkan, MFA juga ditunggui ibunya saat pelajaran hingga pulang. Selama ini pula, belum ada bantuan pemerintah terkait kondisi anaknya.
“Kalau bantuan pernah dapat BLT Covid-19 sama bantuan dari Baznas di sekolahnya anak. Setelah ditolak berobat di rumah sakit saya juga gak tau harus bagaimana. Jadi diam saja sambil berobat alternatif. Pakai Jamkesmas juga tidak bisa,” ceritanya kepada RADARSEMARANG.COM Senin (11/4).
Wahyudi berharap, bisa mengobatkan anaknya ke rumah sakit melalui BPJS dari pemerintah. Selain itu, dia juga ingin anaknya bisa mendapat sepatu ortopedi supaya bisa digunakan untuk berjalan.
Sementara itu, Kepala Desa Brangsong Moh Asnawi tidak tahu menahu terkait ada warganya yang menderita disabilitas fisik dan tidak mampu berobat. Kendati begitu, Asnawi akan segera melakukan pendataan kepesertaan BPJS bagi warganya. Selain itu, warga yang sudah ikut namun tidak aktif akan diperbarui datanya.
“Kami harap semua warga desa bisa mengusulkan BPJS yang sekarang sedang pendataan. Kalau ada warga yang sakit dan tidak mampu berobat bisa melaporkan ke kami. Mungkin pihak RT belum menyampaikan ke saya juga terkait anak itu,” katanya. (dev/bas)
