RADARSEMARANG.COM, Kendal – Bupati Kendal Dico M. Ganinduto kembali melakukan monev pelaksanaan pembangunan program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Berbasis Dusun. Kali ini, Dico menemukan pelaksanaan program BKK yang tidak sesuai indikator.
Program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) berbasis dusun mulai digelontorkan tahun 2022 ini. Nantinya, sebanyak 600 dusun akan menerima bantuan dana per dusun Rp 100 juta sampai Rp 300 juta per tahunnya.
Dana BKK ini merupakan janji kampanye pasangan Dico-Basuki. Pada 2021, terdapat 19 dusun yang menjadi pilot project program BKK berbasis dusun. Namun, dari 19 dusun yang menjadi pilot project BKK berbasis dusun, terdapat satu dusun yang tidak sesuai indikator.
Dico menjelaskan, seharusnya program BKK direalisasikan sebagai prioritas dan memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Namun, dalam monevnya beberapa waktu lalu di salah satu dusun, terdapat realisasi program BKK yang bukan prioritas.
“Beberapa waktu lalu saya meninjau, ada program BKK yang bukan prioritas dan tidak ada dampak signifikan pembangunan yang seperti tidak perlukan. Aslinya tidak perlu dibangun tapi itu tetap dibangun karena hanya sekedar kerapihan wilayah. Ini yang tidak saya harapkan,” jelasnya kepada RADARSEMARANG.COM Selasa (1/3/2022).
Kendati begitu, Dico akan melakukan evaluasi terhadap program BKK yang sudah berjalan. Dia berharap, dana BKK bisa menjadi kebutuhan masyarakat yang bisa menyelesaikan permasalahan.
“Saya berharap kepada Pemerintah Desa yang mendapatkan BKK Dusun, untuk pembangunannya harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat, dan dapat meningkat perekonomian masyarakat. Misalnya pembangunan rumah produksi atau pembangunan irigasi,” harapnya. (dev/bas)
