RADARSEMARANG.COM, Kendal – Organisasi perangkat daerah (OPD) dituntut berinovasi dan berkreasi demi jalannya pembangunan. Mengingat sejumlah pekerjaan pada 2020 banyak yang tertunda. Terutama pembangunan fisik. Karena refocusing anggaran untuk pandemi Covid-19.
“Awal tahun 2021, setiap OPD yang memegang anggaran dan kebijakan harus membuat inovasi. Sehingga masalah yang ada bisa segera teratasi meski di tahun ini masih terjadi pandemi Covid-19,” terang Wakil Bupati Kendal, Masrur Masykur dalam rakor Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) APBD Kabupaten Kendal mewakili Bupati Mirna kemarin.
Sementara itu, Sekda Kendal Mohammad Toha menerangkan, pada tahun 2020 realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) belanja mencapai 88,94 persen. “SPPD untuk belanja langsung maupun tidak langsung,” jelasnya.
Jumlah anggaran tahun 2020 mencapai Rp 2,2 triliun dengan pembagian dua pengalokasian. Yakni belanja langsung dan tidak langsung. Tahun 2020 ada penurunan dalam hal belanja tidak langsung. “Selama ini untuk tidak langsung realisasi fisik kita mencapai 91 persen dan langsung 83 persen,” jelas Moh toha.
Namun selama empat tahun terakhir, realisasi belanja dari 2016-2020 mengalami peningkatan. “Pemerintah Kendal memiliki tren yang membaik walaupun pada tahun 2018 realisasi terbilang paling tinggi mencapai 84,3 persen,” jelasnya.
Melihat Kendal yang terus meningkat dalam realisasi belanja, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) pun mengalami penurunan. Hal ini tentu lebih baik dalam proses penganggaran tidak lagi memasang defisit yang besar. Sebab kebijakan penganggaran kedepan tidak akan memasang defisit yang besar. (bud/zal)
