RADARSEMARANG.COM, Kendal – KPU Kendal berencana menambah jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 397. Hal itu menyikapi Surat Edaran (SE) KPU RI No.421 tentang Pelaksanaaan Pilkada dalam situasi Pandemi Covid-19.
Dalam surat edaran tersebut mengatur jika dalam situasi pandemi jumlah pemilih dalam satu TPS dikurangi. Yakni dari maksimal 800 pemilih kini dikurangi 300. Sehingga dalam satu TPS maksimal hanya 500 pemilih.
Dengan pengurangan jumlah pemilih dalam satu TPS. Maka berimbas pada jumlah penambahan jumlah TPS. Hal tersebut jelas berbanding lurus dengan membengkaknya anggaran. Sebab KPU harus menyiapkan tambahan logistik dan petugas dalam pelaksanaan Pilbup Kendal 2020.
“Kami sudah mengajukan tambahan anggaran untuk Pilkada Kendal 2020 kepada Pemkab Kendal. Tambahan anggaran yang kami ajukan sebesar Rp 7,6 miliar,” kata Ketua KPU Kendal, Hevy Indah Oktaria, (10/6/2020).
Dikatakannya jika dari hasil rapat dengar pendapat antara KPU RI, Bawaslu, Kemendagri, dan DPR, disepakati pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 digelar 9 Desember 2020. Diakuinya jika semula, KPU Kendal hanya merencanakan untuk Pilkada Kendal hanya ada 1.845 TPS. Dengan jumlah maksimal 800 pemilih.
Tapi karena adanya pengurangan jumlah pemilih di masing-masing TPS, sehingga terjadi penambahan TPS sebanyak 397 TPS. ‘’Dengan penambahan itu, TPS membengkak menjadi 2.242 TPS,’’ tuturnya.
Menurutnya, dengan penambahan TPS dan untuk memenuhi standar protokol Covid-19 dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Awalnya KPU Kendal membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 9,7 miliar.
Tapi setelah dilakukan pencermatan terhadap Rencana Anggaran Belanja awal, pihaknya melakukan penghematan pada sejumlah kegiatan. Terutama sosialisasi, bimbingan teknik, dan perjalanan dinas. Dari penghematan tersebut pihaknya bisa menyisihkan Rp 2,1 miliar. “Dengan begitu kekurangan anggaran Rp 7,6 miliar kami ajukan ke pemerintah daerah,’’ jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Kendal Mohammad Toha mengatakan, Pemkab Kendal siap memberikan tambahan anggaran sebesar Rp 3,9 miliar. Anggaran tersebut untuk dua tahun anggaran yakni pada APBD Perubahan 2020 dan APBD Murni 2021. “Karena keterbatasan anggaran pemerintah daerah, kekurangannya sekitar Rp 3,7 miliar kami mintakan ke pemerintah pusat melalui APBN,” imbuhnya. (bud/bas)
