RADARSEMARANG.COM, KENDAL—Bupati Kendal Mirna Annisa meminta masyarakat untuk aktif mengawasi sensus penduduk yang akan dilaksanakan Februari-Maret 2020. Hal itu untuk menghindari adanya dobel data kependudukan.
Menurutnya, dengan adanya KTP Elektronik, setiap warga hanya memiliki satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan satu KTP saja. Namun terkadang masih ada warga yang belum ber KTP Elektronik dan tak sedikit warga yang memiliki KTP ganda. “Jika ada warga yang masih memiliki KTP ganda, segera laporkan ke Kepala Desa setempat. Sehingga warga itu bisa memilih satu KTP saja tempa dia berdomisili. Hal ini penting, agar tidak ada penyalahgunaan KTP terutama untuk tindak kejaatan,” katanya.
Di sela sosialisasi sensus penduduk 2020 dan Ngopi Bareng Bupati Kendal di Stadion Utama Kendal, Mirna menyampaikan kegiatan sosialisasi sangat penting sehingga masyarakat memahami data yang harus disajikan. Sehingga tidak ada oknum yang menyalahgunakan momen sensus untuk melakukan penipuan. “Jangan sampai ada petugas yang melakukan atau oknum yang tak bertanggung jawab berpura-pura melakukan sensus yang tujuannya untuk melakukan penipuan. Bahwa petugas sensus tidak meminta uang atau barang. Jadi jika dalam sensus nanti ada petugas yang meminta-minta segera laporkan ke aparat penega hukum (APH) biar ditindak secara hukum,” tandasnya.
Kepada generasi muda, Mirna meminta untuk membantu mengingatkan dan membantu keluarganya untuk mendaftarkan diri pada program sensus penduduk melalui online yang telah disediakan. Yakni mulai Februari 2020 mendatang. Kepala BPS Kendal Umi Hastuti mengatakan, sensus penduduk 2020 berbeda dengan sensus sebelumnya. Sensus dilakukan secara online. Sedangkan untuk pendataan penduduk ke rumah-rumah warga dilakukan oleh pengurus RT sebagai petugas sensus. “Karena di Kabupaten Kendal ada sekitar 6500 RT, maka petugas sensus yang dilibatkan sebanyak 6.500 orang,” ujarnya.
Pengisian data pada sensus penduduk ini tidak ribet. Data yang dibutuhkan, tidak banyak, yaitu hanya NIK nama lengkap, tanggal lahir, tempat tinggal dan status. Petugas dari RT yang ditunjuk akan dibekali pengetahuan untuk memberikan pengarahan warganya dalam mengisi sensus secara online. “Nantinya petugas dari pengurus RT yang sudah diberikan pembekalan itu yang akan melakukan sosialisasi ke warga,” katanya.
Sekda Kendal Muhammad Toha menambahkan, bahwa sensus dilakukan juga untuk memperbaiki data yang sudah berubah atau sudah tidak valid lagi. Menurutnya data yang diberikan akan mempengaruhi kebijakan dan program-program pemerintahan. “Data yang diberikan harus valid, karena jika datanya tidak valid nantinya kebijakan yang diberikan bisa tidak tepat sasaran,” jelasnya. (bud/zal)