RADARSEMARANG.COM, Kajen – Pemkab Pekalongan mengalokasikan anggaran Rp 4,45 miliar untuk mengantisipasi adanya inflasi. Anggaran tersebut disiapkan pada APBD Perubahan 2022.
Rancangan APBD Perubahan sudah disampaikan kepada DPRD Kabupaten Pekalongan dalam rapat paripurna, Rabu (21/9). Wakil Bupati Pekalongan Riswadi mengatakan, ada sejumlah rancangan perubahan dalam APBD 2022. Di antaranya sisi pendapatan dan belanja.
“Pendapatan kami rencanakan turun 0,85 persen dari APBD Penetapan tahun anggaran (TA) 2022. Sementara belanja naik 5,98 persen,” katanya.
Data yang diperoleh RADARSEMARANG.COM, anggaran pendapatan dalam APBD 2022 sebesar Rp 2,2 triliun. Turun 0,85 persen atau menjadi Rp 2,1 triliun. Jika dirupiahkan, turunnya sebesar Rp 18,7 miliar. Sementara anggaran belanjanya sebesar Rp 2,2 triliun. Naik 5,98 persen berarti menjadi Rp 2,3 triliun. Kenaikannya sebesar Rp 132,7 miliar.
“Kami lakukan perancangan perubahan ini karena mengikuti dinamika realisasi anggaran dan kondisi sekarang yang perlu dihadapi pemkab,” jelasnya.
Riswadi tak menyebut berapa jumlah persisnya anggaran yang akan dikucurkan pemkab untuk mengantisipasi dampak kenaikan BBM dan inflasi. Namun sebelumnya, Sekda Yulian Akbar dalam acara di Hotel Khas Pekalongan, Selasa (20/9) lalu mengatakan, besarannya sekitar Rp 4,45 miliar. Itu diambil dari alokasi dana transfer umum DAU dan Dana Bagi Hasil sebesar Rp 2 persen.
“Itu amanat dari pemerintah pusat. Pemda harus mengalokasikan minimal dua persen dari dana itu. Angkanya di Kabupaten Pekalongan sekitar Rp 4,45 miliar,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemkab akan segera menyiapkan program-program bantuan sosial. Pihaknya pun telah meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mengendalikan harga komoditas, terutama kebutuhan pokok.
“Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga kami minta pro aktif menjaga, mengecek ketersediaan, dan keterjangkauan harga,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Hindun optimistis terhadap upaya pemkab dalam mengahadapi situasi ini. Menurutnya, Pasar Kedungwuni yang sebentar lagi akan beroperasi akan mendongkrak pendapatan pemkab.
“Iya, makanya itu kami dorong segera buka. Agar pemkab tidak lost pendapatan,” tandasnya. (nra/zal)
