RADARSEMARANG.COM, Kajen – Mahasiswa kembali menggelar aksi demonstrasi di depan kantor bupati Pekalongan. Kali ini Bupati Fadia menemui. Uniknya, bupati tidak menerima perwakilan demonstran di ruangan. Audiensi justru dilakukan secara lesehan di depan gerbang.
Demonstrasi yang dimotori Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini merupakan aksi jilid II. Sebelumnya, aksi penolakan kenaikan harga BBM ini sudah mereka gelar di tempat yang sama pada 8 September 2022 lalu. Saat itu massa aksi tak puas karena hanya ditemui oleh wakil bupati.
Kemarin, Senin (19/9), Fadia akhirnya berkenan menemui. Setelah massa aksi nyaris bergesekan dengan aparat keamanan lantaran mencoba masuk ke gedung kantor bupati. Massa aksi menolak mengirim perwakilan audiensi dan meminta dialog secara terbuka.
Fadia keluar menemui massa didampingi Kapolres AKBP Arief Fajar Satria dan Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hindun. Massa meminta Fadia lesehan, duduk sama rendah dengan mereka. Di depan massa Fadia meminta maaf atas absennya dirinya menemui demonstran pada aksi jilid I.”Saya waktu itu sakit, saya kena Covid,” kata Fadia.
Aksi demo yang semula cukup memanas, berubah tertib. Massa meminta Fadia menandatangani nota kesepakatan bersama yang berisi tuntutan demonstran. Fadia mengatakan, pihaknya akan berusaha menyampaikan aspirasi massa.
“Saya akan sampaikan aspirasi adik-adik ini. Karena memang ini bukan kebijakan daerah, melainkan dari pusat,” ungkapnya.
Fadia juga menampung permintaan massa yang ingin dilibatkan dalam setiap penentuan kebijakan daerah. Di hadapan massa berjumlah 200-an orang, Fadia secara langsung memerintahkan Sekda untuk mencatat aspirasi itu.
“Saya akan libatkan adik-adik semua, nanti kita bicarakan bersama Kabupaten Pekalongan ini ke depan akan kita bikin seperti apa,” ungkapnya.
Perwakilan massa aksi Samsul Syarif Hidayat mengapresiasi Fadia yang mau menemui massa. Ia mengatakan, bupati memang seharusnya demikian.
Mengenai nota kesepakatan, ia akan mengawal sikap Pemkab Pekalongan atas itu. Mahasiswa, kata dia, juga akan mengawal pemkab dalam menentukan kebijakan level daerah.
“Kami akan kawal terus. Supaya aspirasi ini sampai ke pusat sebagai bahan pertimbangan,” ungkapnya. (nra/zal)
