RADARSEMARANG.COM, Kajen – Pendamping program keluarga harapan (PKH) diwanti-wanti menjalankan tugas sesuai aturan. Tidak melakukan penyelewengan bantuan ataupun memanipulasi data.
Bupati Pekalongan Fadia Arafiq tak segan-segan melapor ke Kementerian Sosial (kemensos) jika ada pendamping nakal. Terutama soal penguasaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
“Saya minta pendamping PKH jangan memegang KKS,” tegas Fadia saat memberi pembinaan SDM PKH di aula Setda, Kamis (2/6) lalu.
Menurutnya, KKS harus dikuasai penuh oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). “Mau untuk apa, itu terserah dan hak mereka. Mulai hari ini, kalau masih ada pendamping PKH yang memegang KKS mohon dikembalikan,” ucapnya.
Fadia juga memperingatkan pendamping PKH tak menjadi pengelola E-Warong maupun agen bank. Sebab, kata dia, itu akan menghilangkan fungsi mereka.
“Kalau begitu nanti bukannya mengentaskan kemiskinan malah sibuk bisnis. Orang-orang seperti itu tak layak jadi pembina atau pendamping,” ujarnya.
Fadia sengaja tegas kepada pendamping PKH. Sebab ia percaya program itu berjalan baik jika SDM PKH benar menjalankan tugas. “Saya cuma tak mau ada PKH yang tersangkut hukum,” tandasnya. (nra/zal)
