RADARSEMARANG.COM, Kajen – Pemkab Pekalongan butuh tambahan anggaran Rp 389 miliar untuk penanganan jalan rusak. Tahun ini baru disiapkan Rp 92,5 miliar. DPRD mendesak sebelum tahun politik 2024 persoalan itu selesai 100 persen.
Desakan DPRD atas permasalahan itu bukan tanpa alasan. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Sumar Rosul menyebut, tahun 2024 anggaran akan banyak terserap untuk kegiatan pemilu. KPU, kata dia, belakangan telah mengajukan kebutuhan anggaran sekitar Rp 80-an miliar untuk kegiatan pemilu.
“Jika permasalahan jalan rusak ini tidak segera diselesaikan sebelum 2024, rawan tak terurus,” kata Sumar dalam rapat membahas penanganan jalan rusak bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) kemarin.
Dalam rapat, DPUPR memaparkan per Desember 2021 penanganan jalan rusak sudah 72 persen. Tahun ini telah disiapkan Rp 92,5 miliar. Besaran anggaran itu memang tak akan cukup menuntaskan 100 persen. Butuh Rp 389 miliar lagi untuk bisa tuntas.
Sumar Rosul berharap, DPUPR dalam sisa waktu sebelum 2024 bisa proaktif mencari pendanaan selain APBD. Misalnya, kata dia, dari APBN atau APBD Provinsi. “Kami juga mendorong pengerjaan bisa secepatnya dimulai. Misalnya sebelum Lebaran,” harapnya.
Kabid Bina Marga DPUPR Kabupaten Pekalongan Ahmad Al Faruq sependapatan pengerjaan harus segera dimulai. Namun tahun ini pengerjaan sempat tersendat cuaca dan pengadaan material.
“Kalau musim hujan dipaksakan menambal jalan, rawan mengelupas lagi. Kurang maksimal,” jelasnya.
Soal desakan DPRD, ia tetap optimistis sebelum 2024 bisa tuntas. Pihaknya akan mencari terobosan lain untuk mendapat anggaran sesuai saran DPRD. “Kami pun berharap ini bisa selesai pada 2023 atau sebelum 2024,” tandasnya. (nra/zal)
