RADARSEMARANG.COM, Kajen – Pemkab Pekalongan harus menggelontorkan anggaran Rp116,6 miliar untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta.
Predikat itu merupakan syarat untuk bisa melancarkan program kesehatan gratis yang rencananya akan dimulai awal 2022. DPRD menilai rencana itu bagus, namun akan ada banyak tantangan.
Senin (4/10/2021), Komisi IV DPRD mulai membahas perencanaan program prioritas Bupati Pekalongan Fadia Arafiq itu. BPJS Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Bappeda diminta memaparkan persiapannya. Rapat pun diwarnai tanggapan optimistis dan skeptis.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan Dwi Hesti mengatakan, hingga bulan ini, UHC Kabupaten Pekalongan sudah berada di angka 78,79 persen. Untuk mendapat predikat UHC, angka itu harus menyentuh 95 persen. Sementara tahun 2021 hanya tersisa dua bulan. “Maka kami butuh kepastian kecukupan anggaran sampai akhir 2021 agar tak ada risiko pengurangan peserta,” paparnya Hesti.
Hingga bulan ini ada penonaktifan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) sebanyak 25.440 jiwa. Maka, butuh waktu untuk mencari tahu penyebab penonaktifan itu. Lalu memulihkan penonaktifan itu agar angka UHC bisa naik. “Ini butuh bantuan dari Dinsos dan Dindukcapil. Butuh biaya juga,” ucapnya.
Kepala Bappeda Kabupaten Pekalongan Yulian Akbar menyebut, Pemkab sangat serius dan mengejar program UHC atau kesehatan gratis terlaksana tahun depan. Namun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) baru memproyeksikan menganggarkan Rp67,7 miliar. Itu untuk Januari- September 2022. “Itu masih sementara karena anggarannya dinamis. Kami akan kejar sampai sesuai kebutuhan,” ucapnya.
Ketua Komisi IV DPRD Kholis Jazuli mengapresiasi Pemkab Pekalongan berencana melancarkan program itu. Namun ia mewanti-wanti beberapa hal yang akan menjadi konsekuensi dan tantangan. Di antaranya pembengkakan anggaran.
“Maka data penerima itu harus dipastikan. Yang sudah BPJS mandiri ya harus diberi pemahaman untuk tidak ikut PBI-JK dulu. Ini juga agar tidak ada gesekan di masyarakat nantinya,” pesan dia. (nra/ton)
