Harapan Intervensi Teknologi untuk Turunkan Angka Kematian Ibu di Karimunjawa

RADARSEMARANG.COM-Kepulauan Karimunjawa yang terkenal dengan julukan Paradise of Java dan destinasi wisata taman lautnya, masih perlu mewaspadai kasus kematian ibu melahirkan meski Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara menyebutkan bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Jepara selama kurun waktu lima tahun terakhir cederung menurun.

Pada tahun 2016, jumlah angka kematian ibu di kabupaten ini tercatat sebanyak 14 kasus (data Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara 2016). Sementara hingga bulan Oktober 2017, kasus tersebut tercatat hanya 9 kasus.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara (periode 2013-2018), Dwi Susilowati mengungkapkan bahwa kematian ibu hamil ini dipengaruhi oleh resiko tinggi pada saat melahirkan.

Faktor lain yang berdampak pada ibu hamil, bersalin, dan nifas adalah sulitnya akses ke fasilitas layanan kesehatan yang sesuai dengan status kesehatannya.

Hal tersebut dibenarkan oleh dr. Adie F. Favo, dokter umum di UPTD PKM Karimunjawa. Kendala jarak dan waktu menjadi salah satu faktor penghalang bagi setiap pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal.

Kasus kematian ibu saat melahirkan akibat resiko tinggi pun pernah ditangani langsung oleh dr. Favo. Pada tahun 2018, dr. Favo dan tim merujuk seorang ibu melahirkan dengan resiko tinggi ke RSUD Kartini di Jepara.

Pada saat melahirkan, kondisi pasien terpantau normal dengan tekanan darah 140/90. Selang kurang lebih 22 hari pasca-persalinan, pasien lanjut dirujuk ke RSUP Kariadi Semarang dan pada akhirnya nyawanya tak tertolong akibat terlambatnya tiba di rumah sakit rujukan.

“Kendala kita sebagai tenaga kesehatan adalah saat harus merujuk pasien tetapi tidak bertepatan dengan jadwal kapal reguler, karena kita tidak punya ambulans laut sehingga harus pakai kapal sewaan dan itu bisa memakan waktu tempuh selama 2-5 jam,” keluhnya.

Padahal, tata laksana penanganan ibu hamil, bersalin, dan nifas di PKM Karimunjawa dinilainya sudah baik, terdapat kelas ibu hamil, kader kesehatan ibu dan anak (KIA), fasilitas rumah singgah di Jepara, dan PONED lengkap. “Pemeriksaan Antenatal care (ANC) dan uji laborat pasti dilakukan, bahkan setiap satu tahun sekali terdapat kunjungan dari dokter spesialis kandungan,” ia melengkapi.

PKM Karimunjawa juga menyediakan pelayanan rawat inap yang didukung 3 dokter umum, 13 perawat, 8 bidan, dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Selain karena faktor akses, dr. Favo mengungkapkan kendala distribusi fasilitas dan alat kesehatan yang kurang merata.

“Proses persalinan sesuai standar prosedur operasional dibantu bidan dan perawat, namun kami belum dapat melakukan persalinan melalui bedah sesar karena penanganannya harus melalui dokter ahli, dalam hal ini dokter spesialis kebidanan dan kandungan/Sp.OG. Selain itu fasilitias operasi yang belum memadai di Puskesmas belum dapat sepenuhnya mengantisipasi risiko perdarahan,” jelasnya.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 92 Tahun 2015, dokter di Puskesmas tidak memiliki otorita untuk melakukan transfusi darah kepada pasien.

Sulitnya akses untuk memperoleh bantuan darah, serta kendala transportasi untuk menjangkau daerah-daerah terpencil, menyebabkan jutaan orang menghadapi tantangan kesehatan serius yang sebenarnya dapat diatasi dengan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dasar. dr. Favo berharap, “Seharusnya Indonesia sudah dapat mencapai target MDGs dan sekarang SDGs terkait AKI. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, para pembuat kebijakan, pegiat kesehatan, serta sektor swasta untuk dapat menghadirkan solusi cepat yang didukung teknologi modern dalam membantu menekan AKI.”

Angka Kematian Ibu di Indonesia: Tantangan yang Belum Terjawab Kasus dan tantangan yang dihadapi oleh dr. Favo hanyalah sekelumit dari tingginya angka kematian ibu di Indonesia.

Sejak evaluasi pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium (Millennium Development Goals/MDGs) di tahun 2015, sebelum bertransisi ke kerangka Sustainable Development Goals/SDGs, negara kita sudah menunjukkan tren yang kurang menggembirakan.

Saat itu kasus kematian ibu dan bayi baru lahir di Indonesia adalah 305 per 100.000 kelahiran, padahal target yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah 102 per 100.000 kelahiran dan negara-negara lainnya di kawasan ASEAN sudah berhasil menekan angkanya menjadi 40-60 per 100.000 kelahiran hidup.

Kematian ibu melahirkan di Indonesia pun masih tetap didominasi oleh tiga penyebab utama yaitu perdarahan, Hipertensi Dalam Kehamilan (HDK), dan infeksi. Tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi (AKI / AKB) di Indonesia memang diperburuk oleh kondisi geografis, dimana masih banyak terdapat daerah terpencil dan kepulauan yang sulit akses terhadap layanan kesehatan.

Berdasarkan data dari Statistical Yearbook of Indonesia 2018, Indonesia memiliki 16.056 pulau dan 122 daerah tertinggal (Perpres 131 Tahun). Kondisi ini tentu membuat tantangan Indonesia dalam menyiapkan akses terhadap pelayanan kesehatan menjadi sangat besar.

Fakta ini menempatkan Indonesia pada posisi ke-2 negara dengan AKI tertinggi di ASEAN setelah Laos (ASEAN Secretariat, 2017). AKI yang tinggi menandakan banyak ibu yang seharusnya tidak meninggal, akhirnya meninggal karena tidak mendapatkan penanganan yang seharusnya.

Inovasi Teknologi Membantu Menembus Akses Layanan Kesehatan Prof. dr. Budu, Med. PhD, SpM(K), Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia/AIPKI, membuka opsi bantuan teknologi untuk membantu layanan kesehatan dasar, terutama terkait bantuan darah bagi ibu melahirkan dengan perdarahan tadi.

Ia mencontohkan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Rwanda dan Ghana baru-baru ini, yang bekerjasama dengan sektor privat dan memanfaatkan teknologi drone untuk mengantarkan kantong darah, vaksin dan obat-obatan ke wilayah-wilayah terpencil mereka.

Solusi ini membantu meningkatkan akses terhadap ketersediaan darah hingga 145% dan membantu menekan angka kematian ibu melahirkan akibat perdarahan di sejumlah rumah sakit di sana. Prof. Budu mengatakan bahwa teknologi ini memungkinkan rumah sakit lokal untuk menerima bantuan suplai darah dari Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) hanya dalam 15-20 menit.

“Drone ini dapat terbang sejauh maksimal 80 kilometer dan direncanakan menjangkau 500 pusat layanan kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah Ghana. Indonesia dapat belajar dari solusi unik ini,” jelasnya.

“Drone semacam ini dapat mengangkut 2 kg darah atau kurang lebih 6 kantong darah dalam sekali pengiriman. Kita juga dapat berharap pada frekuensi terbangnya, yaitu maksimal 30 drone dengan selang penerbangan setiap 30 detik. Bayangkan kalau hal ini dapat diadopsi oleh Pemerintah kita, dengan mengambil momentum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Daerah yang baru, maka kendala distribusi kantong darah dan banyak bantuan medis lainnya, dapat terpecahkan secara efektif,” lanjutnya.

Prof. Budu berharap Indonesia dapat bergerak maju dan mulai melibatkan teknologi tepat guna yang belum pernah terpikirkan sebelumnya di dunia medis.

“Transportasi tanpa awak ini dapat secara gesit bergerak dan terbebas kendala darat. Ia dapat membantu – tidak saja untuk pengiriman logistik kesehatan secara rutin – tetapi juga sebagai alat taktis untuk membantu meredam wabah penyakit yang muncul tiba-tiba, atau pun hal-hal yang terkait mitigasi bencana alam. Ia dapat melengkapi layanan pengiriman logistik skala besar yang bergantung pada pesawat atau helikopter.”

Ia mengatakan bahwa saat ini Pemerintah sedang melakukan kajian independen terkait manfaat ekonomi, manfaat sosial dan keamanan nasional terkait rencana operasionalisasi drone ini.

“Teknologi jelas membantu menembus batas ruang dan waktu, memecahkan masalah geografis, menciptakan efisiensi biaya dan akhirnya dapat mengubah wajah layanan kesehatan. Dunia kesehatan perlu semakin membuka diri terhadap pemanfaatan drone, robot, kecerdasan buatan, dan solusi-solusi yang berpusat pada komputasi, untuk membantu memecahkan persoalan karena keterbatasan kehadiran manusia,” cetusnya. (ap)