RADARSEMARANG.COM, Demak – Pemkab Demak berkomitmen untuk mempercepat penanganan stunting. Hal ini mengemuka dalam giat rembuk stunting yang berlangsung di Gedung Ghradika Bhina Praja Kabupaten Demak. Adapun, tema yang diusung adalah semangat rembuk stunting kita tingkatkan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting.
Kepala Dinpermades P2KB Kabupaten Demak, Taufik Rifai mengatakan, maksud dan tujuan dari pelaksanaan rembuk stunting ini adalah untuk menyampaikan hasil analisis situasi, mendeklarasikan komitmen pemerintah kabupaten dan menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan stunting.
Selain itu, membangun komitmen publik dalam kegiatan penurunan stunting secara terintegrasi di kabupaten atau Kota. “Dalam kegiatan ini, juga dilaksanakan pengukuhan dan penyematan selempang kepada bapak atau bunda asuh anak stunting (BAAS) serta penandatanganan komitmen percepatan penurunan stunting di Kabupaten Demak,”katanya.
Bupati Demak, dr Eistianah mengungkapkan, bahwa kegiatan rembuk stunting diperlukan dalam rangka mendapatkan prioritas kerjasama dan sinergi dari berbagai pihak. Hasil dari aksi konvergensi ini dibuktikan dengan adanya apresiasi dari Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin yang melakukan kunjungan di Kabupaten Demak dengan lokasi PKM Mranggen 3 beberapa waktu sebelumnya.
“Karena itu, kerja keras TPPS dengan perolehan angka SSGI yang mengalami penurunan signifikan harus dipertahankan sehingga bisa mencapai 14 persen pada 2023 in,”ujar bupati.
Wakil Bupati Demak, KH Ali Makhsun menambahkan, giat rembuk merupakan upaya memunculkan ide atau gagasan agar bisa diimplementasikan dalam percepatan penurunan stunting. “Kita bahas bersama agar percepatan penurunan stunting dapat diselesaikan,”katanya.
Apresiasi juga disampaikan perwakilan dari BKKBN Provinsi Jateng. BKKBN melihat, bahwa pada 2022 Kabupaten Demak mengalami penurunan angka prevalensi stunting sebesar 9,3 persen. Apresiasi hitungan angka manual mencapai TFR 2,03. Angka itu dinilai sudah melebihi target.
” Kita terus lakukan monitoring dan evaluasi anggaran. Itu merupakan bentuk intervensi sesuai dengan kebutuhan dan lokus. Juga lakukan monitoring terkait komitmen dan pelaporan pelaksanaan aksi integrasi. Selain itu, sebagai upaya pelaksanaan audit kasus stunting semester 1 (satu) dan 2 (dua),”katanya. (web/adv/2.436 karakter/hib/bas)
