Wakil Ketua Komisi V, Robert Rouw selaku pimpinan rombongan menambahkan, mendorong ada koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. “Dengan demikian, ada sinkronisasi dalam penanganan dampak rob di pesisir Demak,” katanya.
Menurutnya, rob berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat sekaligus meningkatkan angka kemiskinan. Rob juga mengganggu aksesibilitas jalan Pantura karena kerap menyebabkan kemacetan lalu lintas.
“Dalam kunker spesifik ini, kita minta PUPR dan Kementerian Perhubungan segera koordinasi dalam penanganan rob dan pembangunan terminal Demak. Meski sudah ada penanganan rob, tapi perlu dituntaskan,” ujarmya. Menurutnya, kementerian perlu merespon apa yang dipaparkan Pemkab Demak soal rob tersebut.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, Adek Rizaldi mengatakan, fenomena banjir rob di Pantura semakin parah sejak 2010. Karena itu, butuh tanggul laut.
“Kita sudah lakukan kajian penanganan. Penanganan pertama dilakukan di Pekalongan. Sebab, penurunan tanah di wilayah ini tertinggi antara 10 sampai 17 sentimeter. Kemudian, penanganan rob di Kota Semarang yang penurunan tanahnya antara 7 hingga 10 sentimeter, termasuk di Demak,” bebernya. Selain itu, penanganan sedimentasi sejumlah sungai termasuk Sungai Tulung di Demak.
Bupati Demak, dr Eistianah mengungkapkan, pesisir Demak butuh tanggul laut dari Sayung sampai Wedung. “Kita tidak muluk-muluk sampai triliunan, hanya perlu Rp 200 miliar untuk penguatan pesisir sepanjang 17 kilometer,” katanya. (hib/zal)
