RADARSEMARANG.COM, Demak – Pembangunan jalan tol Demak-Tuban (Jatim) segera dilakukan Kementerian PUPR. Untuk wilayah Kabupaten Demak, setidaknya, ada 18 desa yang akan terkena proyek strategis nasional tersebut.
Desa-desa ini tersebar di empat kecamatan yaitu, Kecamatan Demak Kota, Wonosalam, Gajah dan Karanganyar. Hal ini terungkap dalam kegiatan konsultasi publik dan sosialisasi proyek rencana pembangunan jalan tol ruas Demak-Tuban di Aula Kecamatan Karaganyar kemarin.
Acara yang dimoderatori Kabid Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup (LH) Pemkab Demak, Sudarwanto ini dihadiri Plt Kepala Dinas LH, Agus Musyafa, Fauziyah selaku konsultan atau tenaga ahli lingkungan, para camat, kepala desa (kades) dan warga terkait.
Dalam kegiatan itu, pihak yang hadir meminta agar proses pembangunan jalan tol Demak-Tuban tidak merusak lingkungan. Sebab, berkaca dari pembangunan tol Semarang-Demak, sejumlah persoalan muncul. Antara lain, masih adanya warga yang belum sepakat dengan harga, buntunya saluran air yang menganggu lahan pertanian, kerusakan kawasan mangrove dan masalah lain yang menyertai.
Camat Wonosalam, Sri Utami mengatakan, di Kecamatan Wonosalam ada 6 desa yang akan dilalui jalan tol Demak-Tuban. “Kita punya pengalaman bagaimana soal ganti rugi masih belum selesai sampai sekarang. Bahkan, ada uang ganti rugi yang dititipkan di pengadilan dan belum diambil warga,”katanya. Pembebasan lahan tol yang sempat bermasalah berada di Desa Karangrejo, Wonosalam dan Kendaldoyong.
Menurutnya, masalah yang muncul adalah soal harga yang ditetapkan oleh pihak appraisal tidak cukup untuk membeli tanah lagi. Rendahnya harga tanah tersebut membuat warga trauma. Sebab, harga berbeda jauh. Padahal, posisi tanah hampir sama. “Kita berharap, pihak appraisal di evaluasi. Jangan sampai ada masalah lagi,”katanya.
Mantan Camat Sayung, Sururi, yang juga warga RT 5 RW 5, Desa Botorejo, Kecamatan Wonosalam mengatakan, dalam pembangunan jalan tol, masalah lingkungan sekitar harus menjadi perhatian serius pemerintah. Masyarakat dilibatkan dan dikoordinasikan sehingga meminimalisir masalah yang muncul.
“Dengan adanya jalan tol ini, masyarakat harus diuntungkan dan jangan ditelantarkan. Kalau perlu lahan warga yang dibutuhkan dibeli semua dan jangan disisakan. Misalnya, yang dibeli hanya 80 persen dan sisanya yang 20 persen dibiarkan telantar. Itu jangan sampai terjadi,”katanya. Menurutnya, ganti untung juga harus diterima warga dengan baik. “Pembayaran jangan lompat lompat. Maka, harus dibereskan semua,”katanya.
Plt Kepala Dinas LH, Agus Musyafa mengatakan, dampak pembangunan jalan tol menjadi perhatian instansinya selaku bidang lingkungan hidup. “Dengan adanya sosialisasi ini tentu agar masyarakat memahami bagaimana dampak pembangunan jalan tol tersebut,”ujarnya.
Fauziyah, selaku tenaga ahli lingkungan atau konsultan menyampaikan, dampak pembangunan jalan tol Demak-Tuban memang harus ada solusinya. Misalnya, bagaimana mengantisipasi debu, kebisingan, kerusakan jalan dan lainnya. “Karena itulah, kita perlu masukan dari pihak terkait termasuk masyarakat yang terkena jalan tol ini,”kata dia.
Menurutnya, jalan tol Demak-Tuban diharapkan dapat menyambungkan jalan tol Demak-Semarang yang dalam proses pembangunan. Dengan demikian, keberadaan jalan tol itu akan membuka kran ekonomi yang tersendat akibat kemacetan di jalur pantura Demak-Tuban. (hib/bas)
