RADARSEMARANG.COM, Demak – Debat publik putaran pertama yang digelar KPU Demak di Hotel Amantis, kemarin (11/11/2020) malam cukup seru. Debat yang dibatasi dengan waktu tersebut memberikan kesempatan kepada kedua paslon.
Yaitu, paslon Eistianah-KH Ali Mahsun (Eisti-Alim Pasti Jos) dan paslon Mugiyono-Mohamad Badrudin Maksum (Mugi-Hebad) untuk memaparkan program programnya serta saling bertanya dan menjawab.
Banyak hal yang menjadi perdebatan. Diantaranya, terkait dengan percepatan penanganan Covid-19 dan penanganan masalah sosial. Seperti, keberadaan karaoke di Kota Wali. Kemudian, soal kelangkaan pupuk subsidi dan sulitnya memperoleh kartu tani yang dinilai menyengsarakan petani. Juga soal pelayanan rumah sakit yang belum optimal, ketersediaan air bersih bagi masyarakat dan masalah lainnya.
Cabup Eistianah menyampaikan, kesulitan yang dialami petani terkait pupuk subsidi maupun sulitnya memperoleh kartu tani menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan bukan pemerintah daerah. Karena itu, pemerintah daerah akan mendorong pemerintah pusat agar mempermudah pengadaan pupuk subsidi bagi petani dan mempermudah membuat kartu tani tersebut.
“Untuk pupuk subsidi, ini juga terkait dengan penerapan sistem e-RDKK yang ada. Yaitu, sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok penerima pupuk bersubsidi,” katanya.
Terkait dengan pelayanan kesehatan dan lainnya, jika terpilih menjadi bupati, maka pelayanan terhadap masyarakat juga akan dijalankan secara profesional. “Kita siapkan semua sesuai visi misi yang ada,” kata dia.
Sementara itu, Cabup Mugiyono mengungkapkan, bahwa masalah pupuk bersubsidi termasuk menjadi kewenangan daerah. Karena itu, harus ditangani serius. “Ada tetangga saya yang justru mendapatkan pupuk dari Purwodadi. Ini artinya, juga menjadi masalah daerah,”ujar dia.
Terkait penanganan masalah sosial, termasuk karaoke (tempat maksiat, jika terpilih sebagai bupati, maka marwah Kota Wali akan dikembalikan sebagaimana mestinya. (hib/bas)
