RADARSEMARANG.COM, Demak – Warga Sidogemah, Kecamatan Sayung, menanti kepastian negosiasi harga lahan terkait proyek Jalan Tol Semarang-Demak. Warga menilai nominal ditentukan secara sepihak. Tidak ada negosiasi dengan warga.
Yatim Ahmadi, warga RW 1 Sidogemah yang rumahnya belum dibongkar mengatakan dana pengganti lahan pada tahap 1 dan 2 memang sudah diberikan. Namun warga tak mendapat rinciannya.“Tiba-tiba muncul totalnya. Warga bingung penghitungannya bagaimana. Kami juga tak diajak negosiasi penentuan harganya,” katanya kepada RADARSEMARANG.COM Kamis (5/3/2020).
Ahmadi tercatat dalam pencairan dana pada tahap tiga. Ia berharap pada tahap itu mendapat rincian atau reng-rengan agar jelas dari mana muncul total nominalnya. Ia mengaku mendapat informasi dana pengganti tahap tiga cair bulan ini.
Ia menambahkan, pada Februari 2020 warga melakukan unjuk rasa di depan Balai Desa Sidogemah. Selain menuntut rincian itu, warga juga ingin diadakan pertemuan dengan pihak proyek terkait negosiasi harga.
“Kami tidak bermaksud menghentikan proyek tol itu. Tetapi ingin berdialog soal harga. Bagaimana pun kami juga punya hak menentukan harga. Sebab ini tanah hak milik. Tak boleh sepihak. Sampai sekarang negosiasi itu belum dilakukan,” tegas Ahmadi.
Senada diakatakan, Saifudin, warga RW 1 Sidogemah. Ia mengaku telah mendapat dana pengganti lahan. Namun tak mengerti jumlah yang didapat dihitung berdasarkan apa. “Rinciannya tidak ada. Kami tak diajak berembug soal harga. Tiba-tiba dihargai Rp 1,5 juta sampai Rp 2 juta per meter persegi,” ucapnya.
Sama halnya dengan Ahmadi, ia berharap ada negosiasi dan dialog. Menurutnya, hal itu dilakukan demi akad jual-beli yang baik. Tidak ditentukan secara sepihak. “Kami ingin mengedepankan dialog saja. Ini jual-beli. Jadi harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak,” tuturnya.
Menurutnya, dana pengganti lahan yang telah diterimanya tak mampu untuk membeli lahan kembali. Karena harga lahan di luar Sidogemah sudah naik. “Kami harap pihak proyek dapat menyesuaikan harganya. Sebab warga yang rumahnya sudah dibongkar kesulitan mencari lahan pengganti,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Desa Sidogemah Mustain mengatakan, pihaknya tak bisa ikut campur soal harga lahan. Menurutnya, Pemerintah Desa Sidogemah hanya bisa menyampaikan keinginan warga ke pihak proyek. “Soal penentuan harga itu urusan warga dan pihak proyek. Kami hanya bisa memfasilitasi pertemuannya. Selanjutnya tak akan ikut campur,” pungkasnya.
Diketahui, sebanyak 135 warga telah menerima dana pengganti lahan. Yakni 107 orang pada tahap pertama dan 28 orang pada tahap kedua. Sisanya ada 379 warga yang belum menerima. (nra/zal/bas)
