Masih Banyak Kasus PHK Sepihak

RADARSEMARANG.COM, DEMAK – Masalah ketenagakerjaan di Demak masih diliputi banyak persoalan. Diantaranya, terkait dengan masih banyaknya pekerja yang ter PHK (pemutusan hubungan kerja) secara sepihak.
Demikian disampaikan Ketua Dewan Pengurus Daerah Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Demak, Jayus, usai beraudiensi dengan DPRD Demak kemarin. Menurutnya, masalah ketenagakerjaan begitu kompleks dan memprihatinkan.

Utamanya terkait dengan UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang kebebasan berserikat dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. “Kita sampaikan kondisi riil bagaimana potret ketenagakerjaan dan kebebasan berserikat dikalangan pekerja atau buruh yang ada di Demak ini. Intinya, kita prihatin lantaran banyak kasus PHK sepihak,” ujar Jayus.

Dia menambahkan, dalam catatan DPD FKSPN Demak disebutkan, masih adanya pelanggaran normatif soal perjanjian kerja waktu tertentu. Juga soal kebebasan berserikat yang mengalami hambatan. “Karena itu, kita mengadu ke DPRD ini dengan harapan nasib pekerja diperusahaan yang ada di Demak ini bisa diperhatikan dengan baik oleh pemerintah, termasuk tentang kesejahteraan para pekerja,” katanya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Dinakerin), Bambang Saptoro menyampaikan, terkait dengan masalah yang dihadapi serikat pekerja selama 2019, pihaknya telah mencatat 42 perkara dan masalah tersebut telah berupaya diselesaikan. “Kami terus berkomunikasi dengan KSPN, termasuk melakukan mediasi mediasi ketenagakerjaan. Dengan harapan permasalahan yang ada bisa selesai dengan baik,” jelasnya.

Ketua DPRD Demak, H Fahrudin Bisri Slamet mengatakan, persoalan yang dihadapi para pekerja diharapkan dapat terselesaikan dengan baik, utamanya terkait dengan perlindungan terhadap buruh atau pekerja dalam hal hubungan industrial. “Jangan sampai ada PHK sepihak. Hak hak buruh juga harus terpenuhi. Dengan demikian, kesejahteraan buruh dapat tercapai dengan baik,” ujarnya. (hib/bas)