RADARSEMARANG.COM, Batang – Korban tindak asusila di salah satu pondok pesantren di Desa Wonosegoro, Kecamatan Bandar oleh pengasuh pondok pesantren bernama Wildan Mashuri Amin, 57 terus bertambah.
Sebelumnya, tersangka mengaku korban berjumlah 15 dan ada korban lain yang sudah lulus. Sehingga total kini menjadi 17 orang. Pihak Kepolisian terus mengembangkan kasus tersebut karena ada dugaan korban lain. Hal ini karena mayoritas santri sedang libur dan pulang ke rumah masing-masing.
Dari pihak kepolisian belum ada yang bersedia menyebutkan jumlah korban yang melapor saat ini. Kapolres Batang AKBP Saufi Salamun tidak merespons saat dimintai keterangan. Santer beredar kabar korban yang melapor sudah berjumlah 22 orang santriwati.
“Nggih mas bertambah tapi pastinya belum tahu, karena anggota masih di lapangan,” ujar Kasatreskrim Polres Batang AKP Andi Fajar melalui pesan WhatsApp.
Semenatara menanggapi maraknya kasus kekerasan seksual di berbagai instansi pendidikan, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang, Junaenah merasa prihatin, kasus itu terus berulang. Karenanya, ke depan perlu monitoring berbagai instansi pendidikan yang dianggap rawan.
Seperti diketahui, kasus pencabulan di berbagai instansi beruntun terbongkar sejak Agustus tahun 2022. Belum genap setahun, sudah ada lima kasus kekerasan seksual. Pertama dilakukan oleh seorang oknum guru SMP Negeri.
Berikutnya seorang guru ngaji berusia 55 tahun mencabuli bocah 5 tahun. Dilanjutkan aksi sodomi oleh seorang guru ngaji terhadap anak laki-laki, aksi mesum guru MA terhadap siswinya, dan terakhir kasus pencabulan dan persetubuhan Wildan Mashuri Amin, 57, seorang pendiri Pesantren terhadap para santriwatinya.
“Harus ada evaluasi terhadap pesantren. Di pesantren-pesantren itu tiap berapa bulan sekali harus ada sidak atau monitoring,” ucap politisi PDI-P itu saat ditemui di kantornya.
Pihaknya sangat kecewa, seorang tokoh agama yang seharusnya dijadikan panutan malah berperilaku amoral. Saat ini merupakan momen untuk berbenah. Menurutnya, kejadian-kejadian yang ada sudah sangat banyak. Banyak dalam hal kasus maupun korban. “Mereka pengen cari ilmu, ternyata malah jadi korban,” ujarnya.
Berkaitan dengan izin pesantren yang berpotensi dicabut, harus ada pertimbangan keberadaan para santrinya. Terpenting para pendidik harus benar-benar bisa dipercaya. Perlu seleksi ketat untuk para pengajar, tidak hanya ri pesantren Al Minhaj tersebut. Hal ini berkaca pada kasus-kasus terdahulu.
“Saya setuju kalau memang keputusan hasil evaluasinya dicabut izin atau ditutup pesantrennya. Apapun hasilnya, itu akan menyangkut nasib banyak anak ya g belajar di sana. Takutnya ada korban lagi, korban lagi, seperti itu,” tegasnya.
Kontak dan pusat aduan di instansi pendidikan juga perlu diterapkan. Seperti yang diutarakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ia ingin menempelkan stiker kontak-kontak aduan yang bisa dihubungi para siswa. “Kalau ada kasus serupa, silahkan melapor. Anak tidak boleh takut, tidak usah malu. Anak akan dilindungi,” terangnya. (yan/bas)
