RADARSEMARANG.COM, BATANG — Usia Kabupaten Batang sudah menginjak 57 tahun tepat pada hari ini. Usia daerah yang terus berkembang ini semakin matang. Tongkat kepemimpinan tertinggi saat ini dipegang oleh Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki. Ia menggantikan bupati sebelumnya, Wihaji, yang habis masa periode jabatan pertamanya.
Hampir satu tahun menjabat, berbagai program dijalankan oleh Lani. Tahun ini, ia berusaha menuntaskan perilaku Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) di Kabupaten Batang. Akhir tahun 2022, tercatat dari 248 desa di Kabupaten Batang hanya 76 desa dan kelurahan yang ODF. Sehingga menyisakan 172 desa.
Pihaknya saat ini masih mendata warga yang belum memiliki jamban dan sanitasi. Karena ODF tidak hanya berbicara soal jambannya saja, melainkan juga tangki septitank penampungnya. Jadi, masyarakat tidak menyalurkan pipa pembuangannya ke sungai.
“Kita akan gunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan ditambah Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, BUMN, BUMD, Baznas, serta UPZ. Nanti kita keroyok bareng-bareng untuk menyelesaikan rumah tangga yang belum ada jamban,” jelasnya .
Ia juga meminta desa menganggarkan Dana Desa-nya untuk membuat jambanisasi warga yang belum memiliki.
Berdasarkan data terbaru, persentase yang belum memiliki jamban ada 36 persen. Sementara yang sudah memiliki jamban 64 persen itu untuk desa. “Tapi kalau kepala keluarga atau rumah tangga itu ada 86 persen yang sudah punya jamban dan yang belum punya jamban 14 persen,” imbuhnya.
Penanganan ODF ini juga berkaitan untuk menekan angka stunting. Pihaknya telah mencanangkan gerakan penimbangan balita serentak pada Februari 2023. Cara tersebut dilakukan untuk menekan angka stunting yang masih terbilang tinggi. Lani menargetkan 57 ribu balita ikut gerakan ini di seluruh Posyandu.
“Kegiatan ini merupakan salah satu langkah menurunkan angka stunting. Tolak ukur dengan melakukan metode pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat melalui elektronik dari 57.982 jumlah balita dengan hasil mengalami penurunan setiap bulannya,” jelasnya.
Akhir tahun 2021, angka stunting di Kabupaten Batang sebesar 14,7 persen dan pada akhir tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 11,3 persen. Menurutnya, penimbangan serentak juga digunakan sebagai validasi data seluruh balita. Kegiatan itu dilakukan bersama perusahaan Bhimasena Power Indonesia (BPI) PLTU 2x.1000 MW dan PUDAM Sendang Kamulyan Batang.
“Dari stunting yang kemarin cukup banyak dan berangsur kurang. Harapannya juga semakin zero, tidak ada stunting. Yang ditangani tidak hanya stunting saja, tapi juga mulai dari remaja. Sebelum menikah kita dampingi. Supaya setelah menikah, hamil mempunyai anak yang sehat tidak stunting,” terangnya.
Selain itu, Pemkab Batang juga mendapatkan gelontoran anggaran Rp 3,2 miliar dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan pada 2022. Anggaran itu digunakan untuk Pemberian Makan Tambahan (PMT). Sasarannya adalah ibu-ibu hamil yang kurang sehat dan anak yang terkena stunting.
“Selama ini kita bersama Fokopimda berinovasi membentuk orang tua asuh. Tugasnya memberikan motivasi serta support dan dukungan kepada masyarakat agar di Batang dalam penangangan stunting bisa cepat selesai,” ucapnya.
Berkaitan dengan pengendalian inflasi daerah, pihaknya melibatkan seluruh kalangan untuk berpartisipasi. Semua OPD dan masyarakat diimbau menanam tanaman yang cepat panen.
Seperti cabai, jagung, kedelai edamame, dan lainnya. Berdasarkan surat edaran yang dibuat, penanaman dilakukan di pekarangan masing-masing, hingga lahan-lahan kosong. Pekarangan sekecil apapun tetap ditanami.
Salah satu instansi yang ikut andil adalah Kodim 0736/Batang. Mereka melakukan penanaman berbagai komuditas cepat panen. Seperti jangung, cabai, dan pisang tanduk gebyar.Penanaman dilakukan di lahan tidak produktif dan lahan tidur.
“Program ketahanan pangan di Batang ini memang sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo. Dalam rangka pengendalian inflasi di semua daerah. Di Batang kami sudah melakukan. Kita sampaikan kepada seluruh masyarakat lewat camat dan kepala desa,” kata Lani.
Kabupaten Batang tahun ini juga mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat bibit kelapa genjah Bali. Jumlahnya tidak main-main, 2 juta bibit. Kelapa produktif yang memiliki batang tidak terlalu tinggi ini ditanam di beberapa tempat. Seperti lahan perkebunan, pesisir pantai, hingga pekarangan rumah warga.
“Ini bisa terwujud berkat kerja sama antar organisasi perangkat daerah, Forkopimda, hingga masyarakat. Intinya kita bekerja bersama-sama. Sesuai fungsi dan bidang masing-masing,” tandasnya. (yan/aro)
