RADARSEMARANG.COM, BATANG – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batang berencana membuka Tempat Pembungan Akhir (TPA) baru sebagai pengganti TPA Randukuning. Lokasinya bakal berada di Desa Sangubanyu, Kecamatan Bawang. Jaraknya sekitar 33 kilometer dari pusat Kota Batang.
Seperti diketahui, saat ini TPA Randukuning sudah overload, masuk fase kritis. Sudah tidak ada lahan lagi untuk pembuangan sampah. Hanya ada kegiatan menggeser gunungan sampah.
“Tanah tesebut merupakan tanah kas desa yang ditanami oleh Perhutani, luasan kurang lebih 7 hektare. Kita sudah mengadakan beberapa pertemuan dengan kepala desa se-Kecamatan Bawang,” ujar Kepala DLH Batang, Handy Hakim.
Para kepala desa sepakat menggunakan dana kecamatan sebesar Rp 1 miliar untuk pembangunan jalan ke lokasi TPA. Kendala pengelolaan sampah tidak hanya pada tempatnya saja. DLH juga punya kendala alat berat. Alat berat yang dimiliki sangat minim dan banyak yang rusak. Saat ini hanya ada satu ekskavator yang bisa digunakan.
“Saya berharap di perubahan anggaran 2023 kita dikasih anggaran untuk pengadaan alat berat, karena sudah vital,” harapnya.
TPA overload tidak hanya menjadi permalasahan di Kabupaten Batang, tapi juga Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan. Wacana TPA Terpadu dari Provinsi Jawa Tengah untuk mengatasi masalah sampah di tiga daerah, hingga kini belum ada titik temu untuk solusi tersebut.
Berdasarkan data dari DLH Kabupaten Batang, timbunan sampah di Batang sudah mencapai 100 ribu meter kubik per hari atau sekitar 250 ton.
“Masalah sampah tiap daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah hampir sama. Masih menggunakan sistem open dumping atau sanitary land fill, hanya itu saja,” terangnya.
Ia menyebutkan di Jawa Tengah yang sudah pada proses pengolahan sampah dengan sistem TPS 3R hanya di Kabupaten Banyumas. Sistem pengolahan sampah itu dilakukan dengan inovasi teknologi mesin pencacah sampah dan pengayak kompos yang lebih efektif dan efisien.
“Itu pun di Banyumas didukung infrastruktur yang mendapat bantuan dari pihak luar negeri, pemerintah pusat dan juga dukungan dari APBD. Makanya kalau daerah lain belum bisa karena anggarannya cukup besar itu,” tandasnya. (yan/zal)
