Selanjutnya, para nelayan juga menolak sanksi denda administrasi 1.000 persen, menolak pemberlakuan kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT).
Teguh juga meminta harga BBM untuk industri khusus nelayan di bawah Rp 10 ribu per liter. Atau kuota BBM subsidi ditambah. “Kalau masih ditolak, kami akan turun ke jalan terus,” ucapnya.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang, Nur Untung Slamet mengatakan, sudah pernah berkunjung ke KKP. Saat itu sudah menemui Dirjen Perikanan Tangkap KKP. “Tuntutannya sama, katanya iya, iya, tapi mana?,” tegasnya. (yan/zal)
Reporter:
Riyan Fadli
