RADARSEMARANG.COM, Batang – Puluhan nelayan menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati Batang, Senin (16/1). Mereka menolak enam kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Salah satunya biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 10 persen.
“Hari ini kita nggak demo bupati, tapi Kementerian Kelautan. Ada enam poin yang kami tuntut,” kata Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Batang, Teguh Tarmudjo yang memimpin demo.
Pihaknya menilai, penerapan PNBP hasil tangkapan sebesar 10 persen adalah kebijakan yang meresahkan nelayan. Nominal tersebut menurutnya tidak masuk akal.
Jika diterapkan, maka saat turun dari kapal, nelayan langsung dipotong 10 persen. Padahal setiap kali melaut, nelayan membutuhkan banyak biaya untuk perbekalan.
“Misalnya, jika pendapatan Rp 100 juta, lalu dipotong 10 persen artinya Rp 10 juta. Belum retribusi. Lalu, sekitar Rp 60 juta untuk perbekalan. Habislah,” ujarnya.
