RADARSEMARANG.COM, Batang – Pemkab Batang memberi jawaban berbagai pandangan fraksi terkait APBD 2023 dan Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rapat paripurna Selasa (27/9).
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Nur Waizin. Menanggapi pertanyaan dari Fraksi PPP terkait adanya kenaikan belanja sebesar 1,54 persen dari tahun lalu. Kenaikan belanja ini terjadi pada pos belanja operasi, belanja tidak terduga dan belanja transfer.
“Terkait penataan wilayah di Kecamatan Bandar, Pemkab Batang telah melakukan perencanaan ke depan, di antaranya di pertigaan Ponpes Tazakka, pelebaran Jalan Bandar-Gerlang, penataan kawasan, dan penggunaan lahan agar sesuai dengan tata ruang,” terang Pj Bupati Batang yang diwakili Pj Sekda Ari Yudianto Selasa (27/9).
Terkait pembangunan trotoar dari Kantor Camat Bandar sampai dengan SMPN 1 Bandar merupakan kewenangan Pemprov Jateng akan segera dikoordinasikan. Menanggapi masukan dari Fraksi Demokrat-PAN terkait pendataan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2022 di Pemkab Batang. Ia menjelaskan, semua tenaga non-ASN yang memenuhi syarat akan didata.
“Termasuk tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), tenaga satpam, petugas kebersihan dan pengemudi. Kami terus koordinasi dengan pemerintah pusat,” jelasnya.
Menjawab pertanyaan dari Fraksi Hanura-Nasdem terkait penurunan pendapatan dari sektor Pajak MBLB dan PBB-P2, dijelaskan objek pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang berizin dan dikenai pajak hanya sejumlah lima titik. Selebihnya tidak berizin sehingga tidak ditarik pajak.
Sementara penurunan pendapatan di sektor PBB-P2 disebabkan belum selesainya proses pengalihan lahan PTPN di KITB dari PBB-P3 menjadi PBB-P2. Sehingga diperkirakan pada tahun 2023 belum ada realisasi pendapatan. (yan/zal)
